Mamuju – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin menyampaikan dukungannya untuk ikut menciptakan keamanan dan ketertiban dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2024
Hal itu disampaikan Marasidin usai menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Sosial Politik dalam Rangka Cipta Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada 2024 di Ballroom Grand Maleo, Kamis (19/10/2023).
“Forum Komunikasi Sosial Politik diharapkan menjadi pemantik dalam rangka mewujudkan Pemilu dapat berjalan lancar, damai, dan harmoni” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawh kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder, serta mengetahui perubahan politik guna meningkatkan stabilitas dalam menyukseskan Pemilu serentak 2024.
Marasidin mendukung terlaksananya Pemilu serentak 2024. Ia yakin jajarannya bisa berkontribusi memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Barat.
Marasidin mengimbau kepada seluruh pegawai untuk wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik demi terlaksananya Pemilu serentak 2024 dengan baik dan lancar.
Sementara itu, saat membuka kegiatan ini, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh memaparkan Peran Pemerintah dalam mendukung sukses Pemilu 2024.
Zudan mengajak kepada peserta yang hadir untuk menciptakan kondisi Pemilu serentak 2024 yang baik, lancar, dan kondusif.
Pj Gubernur menyampaikan langkah-langkah dalam pelaksanaan tahapan Pilkada/Pemilu 2024 antara lain memfasilitasi dukungan dan regulasi anggaran, peran aktif desk pilkada dan kesbangpol, menjaga stabilitas politik dan keamanan, sosialisasi pelaksanaan Pilkada, dan penguatan fungsi komunikasi.
“Koordinasi dengan instansi terkait dan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah,” sambungnya.
Hadir pada kesempatan itu Sekprov Muhammad Idris, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala BIN Daerah, beserta pimpinan instansi daerah dan vertikal lainnya.
Kegiatan selanjutnya dilaksanakan dengan pemaparan oleh narasumber dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Bawaslu, dan KPU.
