Nusa Dua – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mendukung Pelaksanaan Business and Investment Forum pada acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali yang digelar dari 15 sampai dengan 20 Oktober 2023.
Marasidin menyebut bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terkait rezim peraturan perundang-undangan, kebijakan.
“Serta kondisi terkini yang berkaitan dengan iklim usaha di Indonesia khususnya bagi penanaman modal asing, sehingga dapat menarik para investor untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia” ucap salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya (19/10)
Pada kegiatan Side event business and investment forum Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar menyampaikan bahwa Sejalan dengan tema Forum Bisnis ini: “Memperkuat Rezim Hukum dan Infrastruktur untuk Mendukung Lingkungan Bisnis, dan Menjamin Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa”,
Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, didukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan “Kemudahan Berbisnis” di Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang menyederhanakan proses peraturan, memberikan bantuan keuangan, dan menawarkan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik UMKM kami,” ujarnya.
Side event business and investment forum dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dan pada kesempatan tersebut kantor Wilayah Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum.
Pada penyelenggaraan sesi tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali juga diadakan Business and Investment Expo yang bertujuan sebagai wadah bagi para pelaku usaha termasuk UMKM dari berbagai sektor usaha, untuk dapat memasarkan bisnisnya.
Pada Expo tersebut disediakan consultation center bagi masyarakat serta stage yang akan diisi oleh para narasumber yang berkompeten dalam lingkup usahanya.
Adapun kesimpulan dari kegiatan tersebut yakni untuk mempromosikan infrastruktur hukum Indonesia saat ini dalam lingkungan bisnis yang telah melakukan reformasi menjadi lebih efisien baik bagi perusahaan asing maupun domestik.
Diskusi ini juga akan mendorong pertukaran pandangan di antara para peserta; termasuk perwakilannya dari investor atau anggota Kamar Dagang (CoC) dari negara-negara Asia-Afrika. Sebagai negara berpendapatan menengah ke atas terkemuka, forum ini akan mempromosikan pembangunan hukum Indonesia dalam membina usaha mikro dan menengah kecil dan dukungan terhadap Usaha Sosial di Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Sulbar dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Wardi
