Percepat Penurunan Stunting, Tim Pengendali Lakukan FGD

- Jurnalis

Kamis, 26 Oktober 2023 - 05:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Oktober 2023

FGD yang digelar dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dihadiri Tim Monitoring Pusat dari Kementrian terkait penanganan percepatan penurunan stunting, bersama Tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, Forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar.

Kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar.

Menurutnya, pemerintah Provinsi terus berupaya untuk menekan angka Stunting di Sulbar. Sebab sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 35,0 persen.

“Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Sulbar mulai dari level nasional sampai level daerah,” kata Idris.

Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin mencari tau penyebab utama penyebab stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan.

Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menekan stunting di Sulbar . Salah satunya, mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar.

“Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting,” kata Idris.

Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain.

” Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, “dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,”ucap Idris.

Permasalah lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus diselesaikan.

“Secara Kebijakan Pemprov Sulbar sudah melakukan kerja sama dengan Polda sebagai bentuk usaha untuk melakukan percepatan termasuk melibatkan OPD melakukan intervensi dua kecamatan, Kita juga mendorong kepala sekolah mengambil inisiatif, begitu juga pelibatan Posyandu,” jelas Idris.

Ia berharap dalam forum FGD dalam menyelesaikan masalah stunting adalah konsistensi kepedulian Nasional.
“Harapan kami posisi Sulbar dapat bergeser dari urutan dua nasional bisa tercapai,” ucap Idris.

Sementara Tim Monev Terpadu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Pembagunan Daerah Dr Erliani Budi Lestari mengatakan provinsi Sulbar menjadi Sulbar menjadi tujuan utama dalam melakukan penurunan stunting sebab provinsi Sulbar menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi yang menjadi prioritas.

“Penting sekali kami berkunjung, karena ada kenaikan prevelensi stunting di Sulbar dari Provinsi Kaltim yaitu sebesar 1,2 persen,” kata Erlina.

Menurutnya, Hari pertama tim monev di Sulbar sudah melakukan kunjungan di desa dan kelurahan dengan lokus Posyandu.

“Hasil kunjungan kami ini akan menjadi bahan diskusi apa yang menjadi temuan di lapangan pada FGD dan hasilnya akan dilakukan tindak lanjut untuk melahirkan rekomendasi,” ucap Erlina.

Menurutnya, perlu ada akselerasi dan percepatan delapan aksi konvergensi penurunan stunting khususnya di Sulbar. Namun ia menyampaikan bahwa Kemendagri sangat mengapresiasi upaya penurunan stunting yang dilakukan Provinsi Sulbar.

“Hasil temuan dilapangan, Ternyata aplikasi yang telah dibuat tersebut belum dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan mungkin ada hambatan,” ucap Erlina.

Ia mengatakan, terkait regulasi penurunan stunting diharapkan melakukan penguatan mulai dari perencanaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta SDM.

“Sehingga stunting di Sulbar dapat teratasi dengan baik,”tutupnya. (Rls)

Berita Terkait

Peringati Hari Kesadaran Nasional, Pemprov Sulbar Tekankan Disiplin dan Percepatan Program
Resmikan Kantor Taspen Mamuju, Suhardi Duka Apresiasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis IPAL
SDK Jadi Contoh, Dukung Sensus Ekonomi BPS Sulbar
DKP Sulbar Hentikan Operasional Dermaga Wisata Malauwa, Sanksi Administratif Segera Dijatuhkan
Pemprov Sulbar Genjot Nilai SAKIP, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Kominfo Sulbar Imbau Warga Waspadai Hoaks AI Pascagempa
BPBD Sulbar Imbau Masyarakat Tetap Tenang Pascagempa M6,7 di Palu
Badan Penghubung Sulbar Perkuat Kolaborasi Daerah di Rakornas FORKAPPSI 2026
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:11 WIB

Peringati Hari Kesadaran Nasional, Pemprov Sulbar Tekankan Disiplin dan Percepatan Program

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:09 WIB

Resmikan Kantor Taspen Mamuju, Suhardi Duka Apresiasi Pengelolaan Lingkungan Berbasis IPAL

Selasa, 16 Juni 2026 - 23:18 WIB

SDK Jadi Contoh, Dukung Sensus Ekonomi BPS Sulbar

Selasa, 16 Juni 2026 - 23:16 WIB

DKP Sulbar Hentikan Operasional Dermaga Wisata Malauwa, Sanksi Administratif Segera Dijatuhkan

Selasa, 16 Juni 2026 - 23:06 WIB

Pemprov Sulbar Genjot Nilai SAKIP, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Berita Terbaru

Regional

SMSI dan MA Kerja Sama Cetak Mediator Bersertifikat

Rabu, 17 Jun 2026 - 23:22 WIB

Hallo Polisi

Wakapolresta Hadiri Rapat Pembentukan Kota Mamuju

Rabu, 17 Jun 2026 - 19:16 WIB