Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Dialog Publik Badan Strategi Kebijakan Kumham “Policy Talks”.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid memiliki tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak”
Hadir pada kesempatan itu Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono Kepala Bidang HAM, Idris, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI, Akhmad Herriansyah beserta Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Sulawesi Barat, Kepala Subbagian Kepegawaian, TU dan RT, JFT / JFU Kanwil Sulawesi Barat.
Sedangkan di pusat dihadiri oleh Dr. Y. Ambeg Paramarta (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM), Tim BSK Hukum dan HAM*
*Naraasumber, Rizky Argama, L.L.M. (STIH Indonesia Jentera / Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), Dr. Budiati Presetiamartati (Direktur Program Kelautan pada Konservasi Indonesia).
Rangkaian Dialog Publik Badan Strategi Kebijakan Kumham “Policy Talks” secara virtual bertempat di Ruang Auditorium BSK Kumham. Acara diskusi dipandu oleh Bapak Dr. Y. Ambeg Paramarta selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.
“Sebuah kebijakan publik yang baik tentunya harus berdampak dan menjadi solusi atas isu publik yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan perlu dilaksanakan agar menciptakan partisipasi publik yang sungguh-sungguh sesuai pernyataan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, secara terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin menilai dalam konteks kebijakan publik, partisipasi publik merupakan sebuah keharusan yang penting terutama dalam tahapan Agenda Setting, untuk melihat apakah sebuah kebijakan pantas untuk dijadikan kebijakan publik dalam rangka penyelesaian permasalahan publik,” sambungnya.
“Oleh karena itu, mengidentifikasi masalah merupakan satu hal yang penting, agar sebuah kebijakan publik menjadi solusi atas suatu masalah publik” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu (22/2)
Lebih lanjut, dalam gelaran acara ini dilaksanakan diskusi bersama narasumber terkait masalah kebijakan di bidang hukum dan HAM yang penting untuk diintervensi serta penggunaan pendekatan bottom-up dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
