MAMUJU- Pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 telah digelar di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis, 29 Februari 2024. Lima pemerintah kabupaten (pemkab) di Sulbar mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Acara pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut dirangkaikan dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Turut hadir dalam kegiatan itu, Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Sulbar, Pemkab se-Sulbar, Perum Bulog, TIPD provinsi dan kabupaten, Tim TP2DD dan Perbankan.
Menurut Plh. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut berjalan dengan baik.
“Dari tim penilai pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023, ada lima pemkab yang menerima penghargaan ini. Semoga pada tahun 2024 ini sudah bisa seluruh pemkab mendapat penghargaan,” harapnya.
Sementara itu, dalam pertemuan HLM tingkat Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan, untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi.
“Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan.
Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi, kabupaten hingga pada level kepala pasar.
“Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” ucapnya.
Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itu, Prof. Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah, ditambah ketersediaan stok saat ini 99,55 ton.
“Ini bisa dimanfaatkan ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan,” tandasnya. (rls)
