MAMUJU — Sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 dan sosialisasi program kerja MCP tahun 2024, di Rujab Sekprov Sulbar Selasa 7 Mei 2024.
Rapat MCP dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir dan diikuti sejumlah jajaran pimpinan OPD.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, bersyukur karena bisa melakukan rapat bersama, apalagi saat ini capaian MCP Sulbar saat ini mengalami kemerosotan.
“Capaian MCP kita merosot jauh dimana dari 2022 sebesar 83 persen menjadi 58 persen pada tahun 2023 dan jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 75 persen,” kata Muhammad Idris.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kompenen yang mempengaruhi hasil capaian MPC Sulbar. Meskipun secara rela seluruh komponen sudah dikerjakan namun karena perubahan indikator menjadi hal ini perlu perbaikan.
“Indikator yang masih perlu perbaikan kedepan seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, ada juga di perizinan lalu kosong di Manajemen ASN, Paling parah yang membuat kita terjun dari 83 ke angka 58 persen,” jelasnya.
Sehingga rapat ini menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan menata dan menyusun program dengan baik.8
“Instrumen ini menjadi penting bukan hanya sebagai pencegahan tetapi juga bagaimana manejemen sehingga penyempurnaan internal harus dilakukan yang berdampak pada pencegahan korupsi,” jelasnya.
Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir mengatakan pertemuan yang digelar sebagai bagian dari evaluasi capaian MCP 2023. Sekaligus menyusun program untuk tahun 2024.
“KPK RI meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention MCP untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah,” kata M Natsir.
Menurutnya, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi.
Natsir menambahkan, perbaikan area intervensi akan terus dioptimalkan, sekaligus melalui pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menentukan program strategis kedepan.
“Insyaallah di tahun 2024 dengan berbagai masukan dan hasil evaluasi berkomitmen untuk menata lebih baik,” ucapnya.
Percepatan terkait regulasi terus diupayakan, sebagai bahan penilaian MCP sebab penilaian akan mulai bergulir bulan Juli atau Agustus, kemudian setelah MCP dilanjutkan survei SPI penilaian integritas.
“Yang paling pokok, yang menjadi penilaian KPK adalah terkait program tematik tahun 2024, terutama pada proyek strategis provinsi Sulbar,” tutupnya.
