Mamuju, 12 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) mengikuti Rapat Kerja Teknis (Raker Teknis) Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 dengan tema “Tantangan dan Peluang Mewujudkan Kesadaran Hukum”. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Hukum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi P3H, John Batara, Kabag TU & Umum, Ramli, JF Penyuluh dan JF Analis Hukum.
Dalam sambutannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika hukum yang terus berkembang.
Tantangan dalam pembinaan hukum semakin kompleks, sehingga perlu melaksanakan resolusi kementerian hukum 2025 yang sudah ditetapkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
Kegiatan Desa Sadar Hukum untuk bisa dikaji kembali agar tidak tumpang tindih dengan Program K/L lainnya dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Setidaknya perlu evaluasi untuk melihat apa dampak yang telah dicapai selama ini serta
Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh PBH terakreditasi harus dipastikan tepat sasaran,ujarnya.
Raker Teknis ini menghadirkan narasumber Pimti Pratama Pada BPHN Kementerian Hukum yang membahas strategi peningkatan pemahaman hukum di masyarakat.
Selain sesi diskusi, kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan program prioritas tahun 2025, termasuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat.
Dengan adanya Raker Teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat semakin memahami dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Sunu Tedy Maranto mengharapkan Kanwil Kemenkumham Sulbar bersama stakeholder terkait dapat merumuskan kebijakan dan langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.
