AMBON — Empat kabupaten di Provinsi Maluku bersiap ikut Pilkada serentak. Pengamana selama jalannya Pilkada pun diperketat termasuk perihal netralitas pihak kepolisian.
Iklan Bersponsor Google
Untuk itu Kapolda Maluku, Irjen Pol. Baharuddin Djafar memberi pernyataan tegas terkait netralitas anggota kepolisian di lapangan.
“Hal utama dalam pengamanan jalannya Pilkada terkait kenetralan anggota. Personil yang terlibat, akan saya berikan sanksi. Kalau ada di anatara personil yang tidak netral Insya allah saya pasti proses,” tegas Irjen Pol Drs Baharudin Djafar.
Lebih jauh, mantan Kapolda Sulawesi Barat ini mengatakan, Pemilihan yang netral, kata dia, juga sejalan dengan instruksi Kapolri agar personil kepolisian tidak ikut terlibat dalam masalah. Menurutnya jika ada anggota yang terlibat dalam satu masalah, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Salah satunya persoalan netralitas.
“Pengamanan haruslah berjalan imbang tidak miring sebelah. Apalagi ada empat wilayah besar yang menyelenggarakan Pilkada. Yakni, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya,”ujarnya.
Selain itu, kata Jenderal Bintang dua ini, Sinergitas dengan pemerintah juga pihak tekait amat dibutuhkan agar pilkada berjalan lancar. “Saya sudah koordinasikan dengan bawaslu dan didukung penuh oleh pihak kabupaten,” lanjutnya.
Keseriusannya akan hal ini juga telah disampaikan kepada kapolres di empat kabupaten dalam pertemuan tertutup. Baharudin meminta agar sekecil apapun tindak pidana yang terjadi, mutlak harus diungkap oleh masing-masing polres. Sehingga tidak jadi beban saat tahapan penetuan suara.
Ditambahkan, komitmen tnl-polri, untuk menjadi garda terdepan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, demi tetap tegak berdirinya negara kesatuan republik indonesia;
“Menjaga komitmen netralitas tni-polri dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, demi terwujudnya pilkada 2020 yang aman, damai dan kondusif serta bermartabat,” kata Irjen Pol Drs Baharudin Djafar.
Masih Kata Kapolda, TNI-Polri dan Pemerintah harus senantiasa meningkatkan soliditas serta sinergitas dalam bekerjasama, guna mengawal pembangunan nasional menuju indonesia maju, serta senantiasa melibatkan semua komponen masyarakat sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam tugas dan tanggung jawab untuk menjaga serta memlihara stabilitas kamtibmas.
“Para Kapolres harus menghadirkan serta melibatkan TNI dalam proses Pilkada di daerah tugasnya masing- masing,” tutup Irjen Pol Drs Baharudin Djafar.
Iklan Google AdSense
