MAMUJU – Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, Jumat, 28 Maret 2025.
Penyerahan berlangsung di penghujung masa kerja sebelum libur panjang Lebaran. Meski peserta rapat tidak ramai, proses serah terima tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Dan hari ini, hari terakhir ngantor, pas mudik orang jadi peserta rapatnya juga tidak banyak. Tapi ini setidaknya melaksanakan kewajiban apa yang menjadi perintah dari undang-undang. Dan ini dibahas selama 30 hari, mungkin setelah libur lebaran baru kita lakukan pembahasan,” ujar Suraidah.
Wakil Gubernur Salim S Mengga menegaskan penyerahan LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang wajib dilakukan Pemda tiga bulan setelah pelaksanaan anggaran.
“Saya kira ini kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan LKPJ tahun 2024 kepada DPRD, sebagai wujud pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan,” kata Salim.
Menurut Salim, capaian pemerintahan selama tahun 2024 menunjukkan beberapa perkembangan positif, salah satunya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Ada sejumlah peningkatan, dari aspek Indeks Pembangunan Manusia. Walaupun tidak signifikan tapi dia meningkat. Fisikal juga kita lumayan, kemudian yang lain-lain juga, seperti angka kemiskinan kita bisa tekan sedikit,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kinerja pemerintahan bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) di tahun 2025. “Mudah-mudahan ke depan, 2025 ini, semakin kita bisa tingkatkan,” pungkasnya.
Data yang disampaikan mencatat IPM Sulbar tahun 2024 berada di angka 70,46 persen, meningkat 0,95 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat di angka 4,76 persen, ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan.
Penduduk miskin turun menjadi 10,71 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 2,68 persen dari sebelumnya 3,09 persen. Inflasi pun terkendali di angka 1,49 persen berkat penguatan ekonomi lokal dan pengendalian harga di lapangan.
DPRD Sulbar akan mulai membahas LKPJ ini secara lebih detail usai libur Lebaran.
