Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra, memaparkan rencana kerja tahun 2026 di hadapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), beserta jajaran pejabat terkait.
Pemaparan berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Rabu 17 Juni 2025, mencakup berbagai program strategis lintas bidang untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Mohammad Ali Chandra menekankan bahwa seluruh program Dinas ESDM Pemprov Sulbar harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan memperkuat akses energi berkeadilan.
“Penyusunan program kerja ini agar benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan dan ekonomi Sulbar yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Chandra.
Program kerja Dinas ESDM Sulbar tahun 2026 mencakup sejumlah sektor prioritas. Di Bidang Energi, difokuskan pada pembangunan PLTMH dan PLTS untuk 19 desa yang belum terjangkau listrik PLN, penyusunan studi kelayakan untuk mendukung pengajuan program ke APBD/APBN, revisi Perda RUED yang tidak lagi sesuai kondisi riil, serta fasilitasi pembangunan depo BBM untuk memperkuat ketahanan energi.
Di Bidang Ketenagalistrikan, Dinas ESDM memprioritaskan program listrik gratis untuk rumah tangga miskin tanpa meteran, sebagai bentuk keadilan sosial.
“Listrik bukan hanya soal teknis, tapi juga soal pemerataan akses dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” tegas Chandra.
Dinas ESDM Sulbar juga akan memperkuat penegakan regulasi terhadap pembangkit yang belum memenuhi syarat perizinan seperti IUPTLS, SLO, dan sertifikasi tenaga teknik, serta menyusun dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) untuk mendukung target RUPTL 2025–2034 sebesar 1.800 MW.
Di Bidang Geologi dan Air Tanah, akan difokuskan pada penyusunan peta kawasan rawan bencana, zona konservasi air tanah, serta nilai perolehan air tanah sebagai basis kebijakan. Sementara itu, di bidang mineral dan batubara, Dinas menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku usaha tambang terhadap pelaporan dan perizinan.
“Kami akan dorong peningkatan kepatuhan dan pengembangan sistem basis data publik agar pengawasan terhadap legalitas tambang menjadi lebih transparan,” jelas Chandra.
Kesekretariatan Dinas ESDM Sulbar juga terus memperkuat sistem pendukung administrasi agar pelaksanaan program lintas bidang berjalan efektif.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan arahan agar Dinas ESDM fokus pada implementasi visi-misi Panca Daya dan menyelesaikan sejumlah program prioritas seperti revisi WPR Sulbar, pengelolaan pertambangan Logam Tanah Jarang (LTJ), listrik gratis untuk warga kurang mampu, dan pembangunan PLTS di fasilitas umum.
“Program ini harus betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat dan mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat ” tegas Gubernur SDK.
Senada dengan itu, Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, mendorong penguatan pembangunan ketenagalistrikan di wilayah kepulauan serta kolaborasi riset sumber daya tambang dengan Bapperida.
Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, serta para kepala bidang dari Bapperida dan Dinas ESDM Sulbar.
