Mamuju – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses keuangan daerah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung petani dan pelaku UMKM.
Hal ini dibahas dalam rapat pleno yang dibuka langsung Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, yang dihadiri perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta jajaran pemerintah daerah Sulbar dan enam kabupaten, pada Selasa, 8 Juli 2025.
Pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini, menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Mudah-mudahan dengan materi dan arahan dari OJK dan LPS, kita dapat mengelola keuangan daerah dan usaha-usaha potensial di Sulbar dengan lebih baik,” kata Salim S Mengga.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Amujib, Salim S Mengga juga menyoroti kondisi ekonomi Sulbar yang belum mengalami percepatan meskipun inflasi terkendali. Menurutnya, komoditas penyumbang inflasi justru berasal dari luar Sulbar dan tidak memberi nilai tambah bagi petani lokal.
“TPAKD Sulbar melihat sektor jasa keuangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, terutama melalui pembiayaan skema KUR,” ujar Amujib.
Program ini dinilai mampu mendorong peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan UMKM, serta mempercepat implementasi kebijakan pembangunan melalui program quick wins dan kebijakan panca daya.
“Dengan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, serta pendampingan dari instansi teknis, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang sehat. Keberadaan off taker atau kepastian pasar juga diyakini akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan dinilai sangat penting. Pertanian menyediakan komoditas berkualitas, perdagangan mendistribusikannya secara efisien, dan sektor jasa keuangan menyediakan akses permodalan yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh rantai pasok tersebut.
“TPAKD Sulbar terus memperkuat kolaborasi ini melalui berbagai program, seperti bantuan untuk 1.000 UMKM, pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan, fasilitasi akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan,” tutur Amujib.
Pemprov Sulbar berharap kerja sama dengan OJK dan lembaga penyalur KUR semakin konkret. Dengan begitu, Sulbar tidak hanya menjadi penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN), tetapi juga penopang ekonomi regional Sulawesi yang berkelanjutan dan mandiri.
“Kami mengharapkan kerja sama dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengawasan, pembinaan dan langkah kongkrit pada lembaga penyalur KUR, agar Sulbar tidak hanya mengamankan posisinya sebagai penyanggah pangan IKN tetapi juga sebagai penopang ekonomi regional Suawesi sekaligus terus bergerak maju memandirikan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.
