Mamuju – Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Asistensi Implementasi SAKIP, RB, dan ZI terhadap instansi yang menjadi prioritas di Pemprov Sulbar.
Koordinasi dan asistensi yang dilaksanakan secara daring pada Selasa 8 Juli 2025 tersebut diikuti Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, sejumlah perwakilan dari perangkat daerah termasuk pewakilan dari Pemerintah Kabupaten se-Sulbar.
Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada instansi pemerintah di Sulbar dalam mengimplementasikan SAKIP secara efektif.
‘’Kami berharap asistensi ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan mengelola kinerja dan meningkatkan akuntabilitas, dan kualitas kerja yang lebih terukur,” ujar Rahmah.
Sementara, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius menyampaikan bahwa pada kegiatan ini peserta mendapatkan paparan tentang kebijakan SAKIP, metode pengukuran kinerja, serta best practice implementasi SAKIP di beberapa instansi pemerintah.
Menurut Timothius, kegiatan ini dapat mendorong misi Gubernur Suhardi Duka dan Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Menurut Timothius, kegiatan ini dapat mendorong misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga (SDK-JSM), untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
‘’Dengan asistensi ini kita dapat mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam implementasi Sakip, RB dan Zi, sehingga kita dapat merumuskan masalah untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja,’’ kata Timothius.
