Mamuju — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar), Sukarman Sumarinton, S.H., M.H., resmi melantik delapan pejabat eselon III dalam struktur Kejaksaan Tinggi Sulbar, Kamis, 24 Juli 2025. Pelantikan ini berlangsung khidmat di Aula Kejati Sulbar dan menjadi momentum strategis dalam penguatan kinerja penegakan hukum di wilayah hukum Sulawesi Barat.
Delapan pejabat yang dilantik terdiri dari dua Asisten, dua Kepala Kejaksaan Negeri, dan empat Koordinator. Adapun pejabat yang resmi dilantik yaitu:
Faisal Arifuddin, S.H., M.H. sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulbar.
Muhammad Zubair, S.H. sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulbar.
A. Irfan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Majene.
Dr. A. Faik Wana Hamzah, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa.
Dr. Rizal F., S.H., M.H. sebagai Koordinator Kejati Sulbar.
Bohal Parlambohan Lubis, S.H., M.H. sebagai Koordinator Kejati Sulbar.
Andi Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Koordinator Kejati Sulbar.
Didik Haryanto, S.H., M.H. sebagai Koordinator Kejati Sulbar.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejati Sulbar, Nur Asiah, S.H., M.H., serta para Asisten, Koordinator, Kepala Seksi, dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-wilayah hukum Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Kajati Sulbar menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan supremasi hukum di daerah.
“Mutasi dan rotasi adalah bagian dari penyegaran organisasi. Saya yakin, dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, para pejabat ini akan mampu menjawab tantangan hukum ke depan dengan kinerja yang optimal,” tegas Sukarman.
Prosesi pelantikan berlangsung tertib dan disertai dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan, yang menjadi simbol kesungguhan dalam mengemban amanah sebagai abdi negara di bidang penegakan hukum.
Pelantikan ini menjadi wujud komitmen Kejati Sulbar dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.
