AMBON — Direktur Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Eko Santoso memimpin Press Release terkait Alokasi Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Barat yang bertempat di Ruang Rapat Dit Reskrimsus Polda Maluku Mangga dua Ambon Jumat, (27/03/2020).
Dalam giat tersebut Dir Reskrimsus, menjelaskan, bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, yang diduga melibatkan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) yang dituding memotong anggaran alokasi dana desa (ADD) terhadap 92 desa di Kabupaten SBB sebesar 1,5 persen. Tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut sehingga Ditreskrimsus menghentikan penyelidikan perkara ini.
“Dalam perkara ini, tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum sehingga penyidik berkesimpulan untuk menghentikan penyelidikan,”Ungkapnya.
Lebih jauh dirinya menjelaskan, Dari hasil pemeriksaan, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2016 lebih besar dari 2017. Penyebabnya adalah karena pembagian dana perimbangan daerah untuk tahun 2017 turun. Sehingga ADD juga ikut berkurang. Bukan karena dipotong oleh Pemda Kabupaten SBB.
“Karena tidak ditemukan ada perbuatan melawan hukum maka kami berkesimpulan untuk menghentikan penyelidikan kasus ini,”Jelasnya.
Ditempat yang sama, Kanit 1 subdit III Tipidkor Dit reskrimsus Polda Maluku Kompol Gerald Wattimena, SH. Menjelaskan juga segala proses penyelidikan tentang perkara Pemotongan Alokasi dana Desa Oleh pemerintah daerah Seram bagian barat, dan dijelaskan juga bahwa perkara ini penyelidikannya telah diberhentikan.
“Tidak ada pemotongan anggaran ADD pada 92 Desa di SBB untuk kepentingan Pesparawi oleh Pemda SBB, namun anggaran ADD mengalami penurunan akibat menurunnya PAGU DAU 2017 secara nasional yang berimbas pada terjadinya penurunan dana transfer dari Kementrian Keuangan ke Pemda SBB,”tutupnya.
