Mamuju – Dengan mewabahnya virus Corona di tengah masyarakat Indonesia, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan meski melalui pendekatan online.
“WFH bukan alasan untuk tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi jika ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan tersebut. Seharusnya setiap instansi tetap ada yang berkantor mungkin bisa memakai sistem piket. Tentunya juga tetap menjaga keselamatan diri masing-masing,” kata Lukman Umar.
Hal ini senada dengan isi Surat Edaran MenpanRB yang meminta ASN di instansi pemerintah dapat bekerja di rumah namun PPK memastikan minimal terdapat 2 level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu
“Kami rasa sangat jelas isi surat edaran tersebut dan seharusnya semua pihak memperhatikan hal ini. Agar tidak semua kerja di rumah, namun harus ada yang tinggal di kantor. Semoga dengan begitu, layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tutup Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat.
