MAMUJU — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dalam rangka konsultasi pendalaman strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung hangat di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Rabu, 10 Desember 2025.
Rombongan DPRD Sidrap yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sidrap, Arifin Damis, disambut langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim, bersama Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, H. Sahrin Saltung. Kunjungan ini bertujuan menggali strategi-strategi efektif yang telah diterapkan Sulbar dalam memperkuat struktur fiskal daerah dan meningkatkan produktivitas PAD.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah berjalan di Sulbar, seperti pemutakhiran data wajib pajak untuk memperluas basis penerimaan, peningkatan pengawasan terhadap objek pendapatan daerah, serta evaluasi rutin terhadap potensi kebocoran fiskal. Menurut Komisi IV, langkah-langkah ini terbukti memberi dampak positif terhadap ketahanan fiskal daerah.
Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, H. Sahrin Saltung, menegaskan bahwa penguatan regulasi adalah kunci utama dalam menumbuhkan PAD yang berkelanjutan. “Payung hukum yang jelas dan implementatif akan memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mencapai target PAD,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa sinkronisasi aturan perlu dilakukan secara komprehensif agar kebijakan fiskal berjalan efektif di lapangan.
Pihak DPRD Sidrap menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dan penjelasan lengkap dari DPRD Sulbar. “Kami berharap hasil konsultasi ini menjadi referensi penting bagi Sidrap dalam menyusun APBD 2026 yang lebih matang, efektif, dan berorientasi pada pembangunan daerah,” tutur salah satu perwakilan.
Pertemuan yang berlangsung produktif ini ditutup dengan sesi diskusi teknis dan pertukaran informasi antar-lembaga. Forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat jejaring kerja sama antara DPRD provinsi dan kabupaten, khususnya dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan memperkokoh fondasi fiskal menjelang tahun anggaran 2026.
