MAMUJU — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima peringatan dini banjir pesisir (rob) dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Selasa (30/12/2025). Peringatan ini menyusul potensi peningkatan ketinggian muka air laut yang dipicu fenomena astronomi awal Januari 2026.
BMKG menjelaskan, Fase Perigee—yakni kondisi jarak terdekat antara bulan dan bumi yang terjadi pada 2 Januari 2026, serta Bulan Purnama pada 3 Januari 2026, berpotensi meningkatkan tinggi pasang maksimum air laut. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, kondisi tersebut dapat memicu banjir pesisir di berbagai wilayah pantai Indonesia.
Secara nasional, wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku hingga Papua Selatan. Rentang waktu potensi kejadian berlangsung mulai 30 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.
Khusus di Sulawesi Barat, BMKG memprakirakan potensi banjir pesisir terjadi pada 2 hingga 6 Januari 2026, dengan wilayah rawan meliputi:
Pesisir Kabupaten Mamuju
Pesisir Kabupaten Majene
Pesisir Kabupaten Polewali Mandar
Pesisir Kabupaten Mamuju Tengah
Pesisir Kabupaten Pasangkayu
BMKG mengingatkan, banjir rob berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat pesisir dan pelabuhan, termasuk kegiatan bongkar muat, aktivitas permukiman di pesisir pantai, serta usaha tambak garam dan perikanan darat. Genangan air laut juga berisiko merusak infrastruktur pesisir apabila terjadi berulang dalam waktu lama.
Menindaklanjuti peringatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
“BPBD Sulawesi Barat menindaklanjuti peringatan dini BMKG dengan meningkatkan kesiapsiagaan serta koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah pesisir. Masyarakat kami harapkan tetap waspada, mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG serta BPBD,” ujar Yasir Fattah.
Ia menegaskan, langkah antisipatif tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Upaya yang ditekankan meliputi peningkatan kewaspadaan, mitigasi dini, serta penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPBD Sulbar juga mengimbau masyarakat pesisir untuk mengamankan barang-barang berharga, memperhatikan jadwal pasang surut, serta segera melapor kepada aparat setempat apabila terjadi genangan atau kondisi darurat akibat naiknya air laut.
