Bonehau — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjamin keselamatan dan kelancaran konektivitas antarwilayah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov Sulbar menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan pada Jembatan Sungai Bonehau di ruas Jalan Bonehau–Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, yang kini menjadi perhatian serius akibat kondisi lantai jembatan lama yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Jembatan Sungai Bonehau merupakan infrastruktur vital penghubung antarwilayah dengan konstruksi rangka baja, memiliki panjang bentang sekitar 100 meter dan lebar 5 meter. Keberadaannya sangat krusial dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi warga Bonehau dan sekitarnya. Namun, kondisi lantai kayu jembatan lama yang mulai mengalami penurunan kualitas memunculkan kekhawatiran akan aspek keselamatan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, turun langsung ke lokasi pada Kamis, 8 Januari 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat dan berkelanjutan.
“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa lantai jembatan lama sudah tidak layak dan perlu penanganan serius. Ini menyangkut keselamatan masyarakat yang setiap hari melintas,” tegas Surya di sela-sela peninjauan.
Dari hasil evaluasi teknis, lantai jembatan direncanakan akan diperbaiki dengan material yang lebih kuat dan tahan lama. Penggunaan konstruksi baja dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dalam jangka panjang, minim perawatan, serta adaptif terhadap kondisi lingkungan, khususnya karakteristik kawasan sungai yang rentan terhadap perubahan cuaca dan debit air.
Selain meningkatkan aspek keselamatan, perbaikan ini juga diharapkan mampu memperlancar arus transportasi orang dan barang. Dengan infrastruktur yang andal, aktivitas ekonomi masyarakat Bonehau diyakini akan semakin tumbuh, terutama pada sektor perdagangan, pertanian, dan distribusi hasil bumi.
Langkah strategis ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Keduanya menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Sulbar melalui Dinas PUPR memastikan proses perbaikan tidak dilakukan secara parsial. Koordinasi teknis lintas pihak akan terus dilakukan untuk menjamin seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan, berjalan sesuai standar teknis dan regulasi yang berlaku.
“Komitmen kami jelas, menghadirkan infrastruktur yang kuat, fungsional, dan ramah lingkungan. Jembatan ini bukan hanya penghubung fisik, tetapi juga urat nadi ekonomi masyarakat,” ujar Surya menegaskan.
Dengan langkah cepat dan terukur ini, Pemprov Sulbar berharap Jembatan Sungai Bonehau dapat kembali berfungsi secara optimal dan aman. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Barat.
