MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tancap gas memperkuat pembangunan kependudukan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah strategis itu ditandai dengan digelarnya rapat rencana kerja sama antara Pemprov Sulbar dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry. Agenda utama rapat membahas sinkronisasi program dan strategi kolaborasi lintas sektor guna memperkuat pembangunan kependudukan yang berdampak nyata bagi masyarakat Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu krusial menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan dan integrasi data kependudukan, percepatan penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga, hingga intervensi program pembangunan berbasis wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Muh. Dhany Sadry menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Barat.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan seirama. Dengan perencanaan yang terintegrasi, program pembangunan kependudukan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Dhany Sadry.
Ia menambahkan, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat akan bertindak sebagai leading sector dalam mengoordinasikan perangkat daerah terkait. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, dapat berjalan optimal dan terukur.
“Koordinasi lintas OPD menjadi kunci. Kami ingin setiap program memiliki indikator yang jelas, terukur, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan bahwa rencana kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen kuat Pemprov Sulbar dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada penguatan SDM.
Menurut Murdanil, kolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Daerah sejalan dengan arah kebijakan dan program prioritas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui konsep Pancadaya.
“Pancadaya menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil daerah. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan tersebut,” jelas Murdanil.
Ia menekankan, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat, ketahanan keluarga, serta kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Penguatan daya manusia dan daya keluarga adalah fondasi utama pembangunan daerah. Ketika kualitas keluarga meningkat, maka kualitas masyarakat secara keseluruhan juga akan ikut terangkat,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Pemprov Sulbar dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Daerah diharapkan dapat segera merumuskan nota kesepahaman (MoU) serta menyusun rencana aksi konkret yang terukur dan aplikatif. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan kependudukan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
