Pasangkayu — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh kabupaten, meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu, 22 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Gubernur pada 20 Februari 2025, pemerintah daerah langsung dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut hingga tahun 2026 dengan tambahan pemotongan belanja pemerintah.
“Kita semua memahami bahwa setelah kami dilantik, daerah langsung menghadapi efisiensi anggaran. Kemudian tahun 2026 efisiensi plus pemotongan, jadi terasa sekali,” ujar Suhardi Duka.
Meski dalam kondisi fiskal terbatas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Kabupaten Pasangkayu sebesar kurang lebih Rp25 miliar pada tahun 2026.
Menurutnya, nilai anggaran tersebut memang tidak besar, namun pemerintah memastikan penggunaannya tepat sasaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Anggarannya mungkin kecil, tetapi jika ditempatkan dengan benar, dikelola dengan baik, dan niatnya untuk kepentingan masyarakat, maka tetap akan memberi manfaat,” jelasnya.
Di tengah kebijakan efisiensi, Gubernur mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Barat justru menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,36 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran 4 persen dan cenderung berada di bawah rata-rata nasional.
Selain itu, pemerintah daerah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan serta mempersempit rasio gini sebagai indikator berkurangnya ketimpangan ekonomi.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis dalam menjalankan program pembangunan,” katanya.
Suhardi Duka menekankan bahwa pembangunan daerah kini diarahkan pada kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar program pembangunan berjalan dalam satu arah kebijakan.
“Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas,” tegasnya.
Ia juga mengakui masih banyak harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan skala prioritas pembangunan sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan anggaran tambahan.
Gubernur mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 lalu, pemerintah pusat telah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Kabupaten Pasangkayu di luar ruas jalan nasional.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali memperjuangkan pendanaan pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk tiga ruas jalan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
“Saya sudah dijanji oleh pak Dody Hanggodo (Menteri PUPR). Tapi kita juga memahami bahwa ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Banyak anggaran PU yang berangkat kesana ,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap optimistis dukungan pusat dapat terealisasi guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pasangkayu dan daerah lainnya.
