MAMUJU – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, bersama Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua Forum DAS, Senin (2/3/2026).
Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Sekda itu merupakan tindak lanjut hasil ground check pada wilayah DAS Mapilli. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan fungsi ekologis serta penataan tata kelola lahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Langkah tersebut selaras dengan visi pembangunan yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, penguatan sektor lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.
Dalam arahannya, Sekda Sulbar Junda Maulana menginstruksikan agar segera disusun rekomendasi teknis terhadap dua kategori lahan, yakni APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kawasan Hutan. Menurutnya, kedua kategori tersebut membutuhkan pendekatan pengelolaan berbeda sesuai fungsi ruang dan regulasi yang berlaku.
“Kedua kategori tersebut memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda, sesuai fungsi ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat terukur dan implementatif,” tegas Junda.
Pembahasan secara khusus juga menyoroti wilayah hulu DAS Mapilli yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air. Dalam forum itu disepakati pentingnya mempertahankan fungsi ekologis kawasan hulu melalui pola konservasi dan pengembangan agroforestri.
Forum juga menegaskan bahwa pengembangan kelapa sawit tidak diarahkan pada wilayah hulu. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga daya dukung lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di wilayah hilir.
Menanggapi arahan tersebut, Zulkifli Manggazali menyampaikan kesiapan DLHK Sulbar untuk segera menyusun rekomendasi teknis secara komprehensif dan berbasis data lapangan. Hasil ground check, kata dia, akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan langkah strategis, baik untuk wilayah APL maupun Kawasan Hutan.
“Kami akan memastikan setiap rekomendasi yang disusun mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Arahan Bapak Sekda menjadi penguatan bagi kami untuk bergerak cepat, namun tetap cermat, agar pengelolaan DAS Mapilli dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjaga fungsi lindung kawasan, khususnya di wilayah hulu,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran Forum DAS akan terus dilakukan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan di lapangan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Melalui sinergi antara Pemprov Sulawesi Barat dan Forum DAS, pengelolaan DAS Mapilli diharapkan berjalan secara bijak, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi di Sulbar dapat terus terjaga.
