MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Rakorda yang digelar oleh perwakilan BKKBN Sulawesi Barat ini mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Kegiatan berlangsung di Ballroom D’Maleo Hotel selama dua hari, 12–13 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Rakorda Bangga Kencana merupakan momentum strategis untuk menyatukan visi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kualitas keluarga di Sulawesi Barat.
Menurutnya, pembangunan keluarga merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari pernikahan, kesehatan ibu dan anak, hingga kesejahteraan keluarga.
“Rakorda ini adalah momentum strategis untuk menyatukan visi, meneguhkan komitmen, menyelaraskan serta merumuskan kebijakan yang menyangkut kehidupan kebangsaan, khususnya dalam program keluarga berencana,” kata Suhardi Duka.
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan keluarga tidak hanya berhenti pada isu kelahiran, tetapi mencakup siklus kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
“Mulai dari pernikahan, sampai kepada anak balita, stunting, pernikahan dini, sampai kepada keluarga sejahtera dan akhirnya sampai kepada lansia sekalipun,” ujarnya.
Dalam konteks percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga, SDK menekankan pentingnya sinergi dan inovasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan pembangunan keluarga harus dirancang secara terpadu dan presisi agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah suatu rangkaian kebijakan yang harus terpadu. Kebijakannya presisi sehingga ada manfaatnya di tengah-tengah kita,” tegasnya.
SDK juga menilai peran BKKBN sangat penting sebagai garda depan dalam menciptakan keluarga harmonis di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kami pemerintah provinsi dan pemerintah di enam kabupaten membuka tangan lebar untuk membangun harmoni dan kerja sama, sehingga program BKKBN, program pemerintah provinsi, serta program TNI dan Polri dapat berjalan terpadu,” ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan akhir dari seluruh program pembangunan keluarga adalah menciptakan keluarga yang sejahtera dengan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah.
“Kita ingin menciptakan keluarga yang sejahtera. Konsep kita adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah konsep Indonesia, keluarga yang diberkati dan menjadi berkah bagi lingkungannya,” ungkapnya.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.
Beberapa persoalan krusial yang masih menjadi perhatian serius antara lain tingginya angka stunting yang mencapai 35,4 persen, menempatkan Sulawesi Barat sebagai peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.
Selain itu, angka pernikahan anak di Sulbar juga masih cukup tinggi, yakni 11,25 persen atau peringkat keempat secara nasional.
Tantangan lainnya adalah kemiskinan ekstrem yang masih menyasar 36.952 keluarga atau sekitar 203.802 jiwa, serta tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 22,80 persen atau sekitar 64.548 anak.
Melalui Rakorda Bangga Kencana ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap lahir berbagai strategi, kebijakan, dan inovasi yang mampu mempercepat penanganan persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga demi mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
