MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, bersama tim PT SMI. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei lapangan yang sebelumnya dilakukan terhadap sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang direncanakan Pemprov Sulbar.
Junda Maulana mengungkapkan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sulbar masih sangat besar, sementara kondisi keuangan daerah mengalami tekanan setelah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar pada tahun anggaran 2026.
“Rapat koordinasi hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei lapangan yang dilakukan tim PT SMI terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang akan kita laksanakan. Kita merencanakan pinjaman karena kebutuhan infrastruktur masih sangat penting, sementara kita mengalami keterbatasan fiskal akibat pemotongan dana transfer sebesar Rp330 miliar,” ujar Junda.
Ia menjelaskan, proses pengajuan pinjaman tersebut telah berjalan sejak November 2025 dan telah memperoleh persetujuan bersama DPRD Sulbar. Pemerintah daerah menargetkan pinjaman sekitar Rp200 miliar untuk menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, tim PT SMI meminta sejumlah dokumen pendukung untuk segera dilengkapi. Dokumen tersebut mencakup legalitas aset jalan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), status kawasan hutan, hingga berbagai persyaratan administrasi dan keuangan lainnya.
Untuk mempercepat proses, Junda meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan tim PT SMI.
“Kami meminta seluruh temuan di lapangan segera dikonfirmasi. Yang bisa dijawab segera diselesaikan, sementara yang membutuhkan dokumen harus segera disiapkan. Saya minta proses ini tidak berlarut-larut dan bisa dituntaskan dalam satu minggu,” tegasnya.
Selain itu, Junda juga berharap PT SMI dapat memberikan dukungan maksimal dengan menyampaikan kondisi Sulbar kepada pihak pusat agar kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah mendapat perhatian khusus.
“Saya juga meminta kepada tim PT SMI agar melaporkan kepada pusat bahwa Sulbar sangat membutuhkan dukungan ini. Jika melewati tenggat waktu, maka pinjaman ini menjadi kurang optimal karena pelaksanaan pekerjaan akan semakin sempit,” katanya.
Pemprov Sulbar menargetkan pencairan pinjaman dapat dilakukan pada Juli 2026 sehingga proses tender proyek pembangunan dapat segera dilaksanakan. Menurut Junda, kepastian sumber pendanaan menjadi syarat utama sebelum pemerintah memulai proses pengadaan.
“Kita berharap bulan Juli sudah bisa cair sehingga proses tender bisa segera dilaksanakan. Kita tidak ingin melakukan tender lebih dulu tanpa ada kepastian anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proses tender diperkirakan memakan waktu sekitar 40 hari, sedangkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan. Karena pembiayaan menggunakan anggaran tahun berjalan, seluruh proyek ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026.
“Pembangunan harus selesai tahun ini karena pembiayaannya juga di tahun ini. Kita berharap semua pihak dapat bekerja sama melengkapi persyaratan yang diperlukan agar proses pinjaman dapat segera terealisasi dan pembangunan bisa berjalan sesuai target,” tutup Junda Maulana.
