MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026). Forum strategis ini menjadi ajang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta program prioritas daerah guna mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para bupati, wakil bupati, serta sekretaris daerah se-Sulawesi Barat. Dalam kesempatan itu, masing-masing kepala daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program nasional maupun program prioritas daerah di wilayahnya.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa persoalan data masih menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi berbagai program pemerintah.
“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, Sekolah Rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan,” ujar SDK saat menyampaikan kesimpulan hasil rapat.
Selain persoalan data, Gubernur juga memaparkan kondisi makro ekonomi Sulawesi Barat yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat mencapai 5,33 persen, meski masih berada di bawah target pemerintah daerah yang dipatok sebesar 6 persen.
Dalam sektor pelaksanaan Program Strategis Nasional, sejumlah program telah berjalan dengan progres yang cukup baik. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah membentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit. Program tersebut melibatkan ratusan pemasok serta penerima manfaat di berbagai daerah.
Namun demikian, SDK mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu dievaluasi, mulai dari SPPG yang belum beroperasi optimal hingga keterlibatan penyedia bahan baku lokal yang masih terbatas dalam rantai pasok program MBG.
“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk daerah 3T tidak usah dibuat SPPG, langsung saja ke sekolah,” katanya.
Menurutnya, berbagai program prioritas daerah telah bergerak, namun belum sepenuhnya mampu membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat di Sulawesi Barat.
Peningkatan permintaan pangan melalui program MBG, misalnya, belum sepenuhnya dinikmati pelaku usaha lokal karena sebagian bahan baku masih didatangkan dari luar daerah.
Pada sektor hilirisasi, Gubernur menilai pengembangan komoditas unggulan Sulbar masih membutuhkan dorongan yang lebih kuat. Produk turunan kelapa sawit dinilai masih terbatas, sementara komoditas kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya belum maksimal.
SDK juga merangkum berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah kabupaten, mulai dari masalah data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan fiskal daerah, sarana dan prasarana, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, seluruh pemerintah daerah sepakat untuk terus mendukung dan menyukseskan Program Strategis Nasional. Penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu fokus utama agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor,” tegasnya.
Di bidang ketahanan pangan, Pemprov Sulbar mencatat capaian produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sementara evaluasi menyeluruh terhadap program MBG akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan manfaat program bagi masyarakat.
Gubernur juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa agar keberlanjutan usaha koperasi dapat terjaga.
Selain itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian serius pemerintah karena kebutuhan tersebut masih tinggi di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
Pada kesempatan yang sama, SDK turut mengumumkan bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tahun 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar akibat keterbatasan anggaran. Untuk tahun ini, pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dalam skala lokal, sementara pelaksanaan tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang.
Rapat Kerja Pimpinan Semester I ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Sulawesi Barat yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
