MAMUJU — Penguatan tata kelola aset daerah menjadi fokus serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam mendorong reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui langkah strategis Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang memperkuat sinergi dengan Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, melalui koordinasi langsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu (7/1/2026).
Koordinasi ini menitikberatkan pada penataan serta pemenuhan aset daerah yang menunjang operasional Bapenda Sulbar. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru efektif berdiri per 1 Januari 2026 sesuai regulasi terbaru, Bapenda Sulbar masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang membutuhkan penanganan terukur, tertib administrasi, dan sesuai prinsip pengelolaan aset negara.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah bukan sekadar pemenuhan fasilitas kerja, melainkan bagian krusial dari pembangunan sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Penataan aset daerah bukan hanya soal fasilitas, tetapi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. OPD yang kuat harus ditopang tata kelola aset yang jelas dan sesuai regulasi,” tegas Abdul Wahab.
Ia menambahkan, koordinasi intensif dengan Sekprov Sulbar merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat kinerja organisasi berbasis hasil atau result oriented government.
Langkah strategis ini sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi dan penguatan good governance, sekaligus menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik berkualitas.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pengelolaan aset yang profesional sejak awal pembentukan, Bapenda Sulbar diharapkan mampu membangun fondasi kelembagaan yang kokoh. Tidak hanya itu, penguatan tata kelola aset ini juga diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut Plt Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, serta Kepala Bidang BMD, A. Bisyri M. Noor, sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda reformasi birokrasi Pemprov Sulbar.
