MAMUJU–Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memfasilitasi Entry Meeting terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar di Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 28 Februari 2024.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas Sosial Sulbar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Dinas Tenaga Kerja Sulbar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulbar.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyambut baik kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran tersebut. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran ke depan.
“Dari kegiatan ini, tentunya kita akan mendapatkan gambaran dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh BPKP. Hasil evaluasi ini akan kita jadikan rujukan, utamanya bagaimana kita merencanakan dan menganggarkan tahun berikutnya, tahun 2025 atau bagaimana kita menjabarkan di tahun 2024 ini. Kalau di tahun 2024 ini dipandang tidak efektif dan efisien, maka dapat kita pertimbangkan untuk direview kembali,” kata Junda.
“Tidak semua orang baca hasil audit itu paham dengan hasil audit itu. Perlu ada penjelasan, apa penyebabnya dan bagaimana cara kita menangani masalah tersebut. Itu dipandang perlu untuk kita sama-sama mendengarkan dan diskusikan untuk dilakukan perbaikan – perbaikan di perencanaan dan penganggaran kita tahun ini,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo menyampaikan, rencananya melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada kemiskinan dan stunting.
“Kami seluruh Indonesia diminta oleh Kepala BPKP untuk memimpin entry meeting kegiatan ini. Pada tahun ini kami ingin lebih dalam, melakukan evaluasi, mengambil sampling di satu kabupaten dan provinsi,” jelas Harry Bowo.
Ia pun memaparkan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang telah dilakukan pada lima sektor di tahun 2023, yaitu pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, daya saing pariwisata, dan ketahanan pangan. Berdasarkan evaluasi, pihaknya menyimpulkan, terdapat potensi sub kegiatan yang tidak efektif, khususnya pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Merespon evaluasi tersebut, Kepala Bapperida Sulbar meminta jajarannya mereview kembali efektifitas penganggaran tahun 2024 dan mempertajam pemetaan penganggaran 2024, khususnya anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rencananya, pertemuan ini akan dilanjutkan bersama Pj. Gubernur Sulbar, Sekprov Sulbar dan jajaran lingkup Sulbar. (rls)
