MAMUJU, RAKYATTA.CO — Pembuatan suatu kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan mestilah didasari oleh suatu acuan akademis berupa data dan dokumen pendukung agar tak salah arah dan menghasilkan apa yang diharapkan.
Iklan Bersponsor Google
Salah satu bentuk acuan dalam perumusan rencana pembangunan daerah ialah draft Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mana memuat data terkait jumlah dan persebaran penduduk, tingkat vertilitas sampai dinamika demografi suatu wilayah.
Kepala BKKBN Sulbar, Andi Rita Mariani dalam Press Rilis BKKBN Sulbar, Jumat (29/11/2019) menjelaskan betapa pentingnya penyusunan GDPK sebagai acuan pembangunan Sulawesi Barat dengan 6 Kabupatennya.
Pihaknya mengungkapkan telah mulai mendampingi Pemerintah Kabupaten dalam membuat draft tersebut yang bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi yang ada.
“Sudah ada tiga kabupaten yang telah menyelesaikan GDPK ini, yaitu Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah, Kemudian Kabupaten Pasangkayu namun baru 1 aspek yang telah diselesaikan. Kedepannya kami target seluruh kabupaten memiliki GDPK, dan ini masih sementara berproses,” ungkap Andi Rita.
Dalam draft GDPK yang dimaksud, termaktub 5 aspek kunci dalam merumuskan arah pembangunan sesuai demografi penduduk. Yaitu Aspek Kuantitas Penduduk, Aspek Kualitas Penduduk, Aspek Pembangunan Keluarga, Aspek Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk serta Aspek Administrasi Kependudukan.
“GDPK ini dapat memberi gambaran kepada pemerintah daerah dalam mengintervensi suatu wilayah melalui suatu kebijakan melalui pendekatan analisis data. Contohnya saja suatu wilayah yang penduduknya rata-rata lansia dengan wilayah yang penduduknya rata-rata diusia kerja akan berbeda bentuk intervensi kebijakan baik dalam bentuk bantuan sosial maupun intervensi peningkatan ekonomi,” pungkas Rita.
Analisis dampak kependudukan menjadi bagian penting yang harus dipikirkan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya BKKBN melalui penyusunan GDPK telah memulai langkah-langkah antara lain Diseminasi kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan melalui kampung KB
Selain itu, Pemanfaatan data profil KKBPK sebagai input perumusan kebijakan dan strategi perencanaan, serta penyusunan kajian analisis dampak kependudukan.
“Kami juga telah membentuk rumah data kependudukan yang berada di kampung KB, sejauh ini sudah ada 35 Rumah Dataku,” tambahnya. (*/Iqb)
Iklan Google AdSense
