PASANGKAYU, rakyatta.co -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pasangkayu minta ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu, Untuk mencarikan solusi terkait Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang tidak dibiayai lagi oleh Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan di non aktifkan.
Masyarakat pemegang BPJS menyampaikan keluhannya saat kunjungan Ketua DPRD Pasangkayu diwilayah mereka.
Ketua DPRD Pasangkayu, Hj Alwiaty menyampaikan, banyak menerima keluhan Masyarakat Pasangkayu terkait ketidak aktifan kepesertaan BPJS, maka dengan ini meminta kepada Pemkab agar segera memberikan kejelasan (BPJS-red) mereka.
“Dimana BPJS yang tidak aktif lagi di tangan Masyarakat sekitar seribuan dan kasihan mereka ketika sakit, apalagi biaya berobatnya mahal,”tuturnya Minggu 6 Juni 2021.
Lanjut disampaikan, kiranya Pemkab Pasangkayu mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan Masyarakat dengan mengaktifkan kembali BPJS yang telah di non aktifkan itu, dan saya kira sudah menjadi tanggungan Kabupaten Pasangkayu setelah terlepas dari Propinsi Sulbar.
Terlepas dari tanggungan Propinsi Sulbar, banyak Masyarakat tidak tahu bahwa BPJS nya sudah tidak aktif lagi dan nanti ketahuan ketika mereka akan berobat.
“Jadi, Masyarakat berharap ke Pemkab Pasangkayu, kiranya BPJS mereka kembali diaktifkan lagi dan ini menyangkut orang banyak,”ungkap Alwiaty.
Alwiaty juga katakan, setiap turun ke Masyarakat, rata – rata keluhan mereka soal BPJS, bahkan kami menemukan dalam 1 Kartu Keluarga (KK) ada 2 orang (BPJS-red) nya tidak aktif, sejak tidak dibayarkan lagi dari Propinsi Sulbar.
Jadi, Masyarakat menginginkan kejelasan dari Pemkab Pasangkayu soal BPJS.
“Kiranya Dinas terkait segera menyampaikan ke Masyarakat mengenai data – data BPJS yang tidak aktif lagi, dan pendataannya betul – betul mengikuti regulasi, dalam hal ini harus tepat sasaran, bahkan memastikan penerima adalah orang yang layak menerima melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),”tandasnya.
Roy Mustari
