BPKAD Sulbar Luncurkan KLIK CAIR, Pencairan Dana Kini Ditargetkan Maksimal 3 Jam

- Jurnalis

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan administrasi keuangan melalui inovasi KLIK CAIR (Kendali Layanan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Akuntabel, Integritas, dan Responsif). Inovasi berbasis digital ini menargetkan pemangkasan waktu layanan pencairan dana dari sebelumnya dapat mencapai tiga hari kerja menjadi maksimal tiga jam untuk layanan prioritas, dengan catatan seluruh persyaratan telah lengkap dan memenuhi ketentuan.

Peluncuran KLIK CAIR dilakukan oleh Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Habibi Azis, di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (15/10/2026). Inovasi tersebut diinisiasi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, sebagai bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan di lingkungan Pemprov Sulbar tahun 2026.

KLIK CAIR menjadi langkah strategis BPKAD Sulbar dalam mendukung kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selama ini, proses administrasi pencairan dana masih membutuhkan waktu relatif panjang karena sejumlah tahapan pelayanan dilakukan secara konvensional. Melalui KLIK CAIR, mekanisme pengajuan, pemeriksaan, perbaikan dokumen, hingga pemantauan status layanan diarahkan menggunakan sistem digital yang terintegrasi.

Dengan sistem tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi harus mengandalkan penyerahan berkas fisik secara langsung ke kantor BPKAD. Proses administrasi diharapkan menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah dipantau.

Syaharuddin mengatakan, peluncuran inovasi tersebut diharapkan menjadi awal peningkatan efektivitas pelayanan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Hari ini kita lakukan launching KLIK CAIR, semoga dalam pengimplementasiannya dapat mendorong efektivitas pelayanan keuangan dan bermanfaat bagi masyarakat,” terang Syaharuddin seusai peluncuran.

Ia menjelaskan, digitalisasi administrasi menjadi salah satu keunggulan utama KLIK CAIR. Selain mempercepat proses pelayanan, sistem ini juga diharapkan mampu mengurangi biaya operasional dan penggunaan kertas, sekaligus mendorong terwujudnya administrasi pemerintahan berbasis elektronik atau paperless.

“Jadi, administrasi pengajuan yang sebelumnya disodorkan dari OPD itu sudah sistem digital. Mereka tidak perlu lagi membawa berkas ke BPKAD,” kata Syaharuddin.

Meski mengutamakan kecepatan, pelaksanaan KLIK CAIR tetap mengedepankan ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan. Kelengkapan serta keabsahan dokumen, ketepatan pembayaran, dan ketersediaan dana tetap menjadi faktor penting dalam proses pencairan.

Target maksimal tiga jam untuk layanan prioritas akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja yang pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Penerapan inovasi ini juga menjadi jawaban atas tantangan keterbatasan sumber daya manusia di BPKAD setelah terbentuknya Badan Pendapatan Daerah. Melalui penyederhanaan alur kerja dan pemanfaatan teknologi digital, produktivitas pelayanan diharapkan tetap meningkat meskipun jumlah personel mengalami perubahan.

Keberhasilan KLIK CAIR turut membutuhkan dukungan seluruh OPD, terutama dalam memastikan dokumen pengajuan telah lengkap serta menindaklanjuti permintaan perbaikan secara cepat agar proses pelayanan tidak mengalami hambatan.

Dengan hadirnya KLIK CAIR, BPKAD Sulbar berharap pelayanan pencairan dana menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital ini diharapkan memperlancar pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus mempercepat penyaluran manfaat pembangunan kepada masyarakat Sulawesi Barat.

Berita Terkait

TB, DBD dan HIV Jadi Perhatian, DKPPKB Sulbar Gandeng DPRD Perkuat Pencegahan
Pemprov Sulbar dan Sulteng Bahas Batas Pasangkayu-Donggala, Kepastian Wilayah Dikebut
Komisi III DPRD Sulbar Telusuri Sengketa Lahan Sawit di Pasangkayu, Legalitas Dipertanyakan
ASN Pemprov Sulbar Terjerat Kasus Narkoba, Junda Maulana Tegaskan Sanksi
CTPS Sedunia 2026 di Mamuju, DKPPKB Sulbar Ajak Siswa Jadi Pahlawan Cuci Tangan
Suraidah Suhardi Apresiasi Senter KIM di Mamasa, Literasi Digital Kian Berkembang
Pemprov Sulbar Luncurkan E-Monev 2026, Keterbukaan Informasi Badan Publik Kini Dipantau Digital
BKPSDM Sulbar Perkuat Kompetensi Satpol PP, Teknik Advokasi Perda Jadi Sorotan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 00:48 WIB

TB, DBD dan HIV Jadi Perhatian, DKPPKB Sulbar Gandeng DPRD Perkuat Pencegahan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 00:45 WIB

Pemprov Sulbar dan Sulteng Bahas Batas Pasangkayu-Donggala, Kepastian Wilayah Dikebut

Jumat, 16 Oktober 2026 - 00:42 WIB

Komisi III DPRD Sulbar Telusuri Sengketa Lahan Sawit di Pasangkayu, Legalitas Dipertanyakan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:56 WIB

ASN Pemprov Sulbar Terjerat Kasus Narkoba, Junda Maulana Tegaskan Sanksi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:49 WIB

Suraidah Suhardi Apresiasi Senter KIM di Mamasa, Literasi Digital Kian Berkembang

Berita Terbaru