Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka Evaluasi atas Efektivitas Transfer Fiskal di Daerah (DAU, DAK, dan DBH) Triwulan II Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 10 Juni 2026.
Kunjungan Tim BPKP diterima oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Abdul Kuddus bersama Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharudin. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan mengumpulkan data serta informasi pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPKP dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, Tim BPKP melakukan koordinasi terkait sejumlah dokumen dan laporan yang menjadi bagian dari evaluasi, di antaranya laporan realisasi sebagai syarat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), laporan capaian pelaksanaan DAK Fisik, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana transfer di Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharudin menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan, Dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Di tempat berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh BPKP merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan transfer fiskal daerah berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“BPKAD Sulbar berkomitmen mendukung penuh penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, guna memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah,” tegas Ali Chandra.
