MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas SDM melalui persiapan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis, 17 Juli 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar tampil sebagai motor penggerak dukungan fiskal dan teknis.
Rakor ini dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab, dan diikuti oleh sejumlah OPD teknis. Hadir mewakili BPKPD, Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri M. Noor serta Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, yang memaparkan kesiapan dukungan dari sisi anggaran dan pengelolaan aset daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami berkomitmen memastikan dukungan anggaran dan pengelolaan aset berjalan optimal, agar program ini tepat sasaran,” tegasnya.
Muhammad Apriadi juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci. “Kami siap menyesuaikan mekanisme penganggaran agar program ini bisa segera direalisasikan sesuai jadwal,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digelar serentak di 37 titik seluruh Indonesia, dengan Sulbar sebagai salah satu pelopornya. Tujuannya: memperkuat pendidikan berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.
Langkah ini selaras dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM) yang menekankan pembangunan SDM unggul, berkarakter, dan inklusif.
Dengan dukungan solid dari BPKPD Sulbar, pembukaan Sekolah Rakyat dipastikan menjadi tonggak penting bagi masa depan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
