JAKARTA– Kabar baik datang bagi masyarakat Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil mengamankan alokasi 5.250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai **Rp100,5 miliar** dari pemerintah pusat untuk enam kabupaten di Sulbar. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 130 unit.
Kepastian tersebut diperoleh dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa (30/6/2026), yang dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin.
Rapat tersebut membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertemuan itu juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan rumah layak huni melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menteri juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menyiapkan data, lahan, serta dukungan pelaksanaan program sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan rasa syukur atas meningkatnya alokasi BSPS bagi Sulbar. Menurutnya, peningkatan hampir 40 kali lipat tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan keberpihakan terhadap pembangunan perumahan rakyat. Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat untuk memiliki rumah yang lebih layak huni,” ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar akan segera berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten agar program tersebut dapat direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi ribuan keluarga. Pemerintah Provinsi akan bergerak cepat agar seluruh program dapat segera diwujudkan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan peningkatan jumlah penerima BSPS memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, khususnya tenaga fasilitator di lapangan.
“Untuk mempercepat proses pelaksanaan dan seleksi terhadap sekitar 2.872 ditambah 1.250 calon penerima, dibutuhkan tambahan tenaga fasilitator agar seluruh tahapan dapat berjalan optimal,” jelas Maddareski.
Ia juga mengungkapkan bahwa selain memperoleh bantuan pembangunan rumah, para penerima BSPS nantinya akan difasilitasi dalam proses sertifikasi tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terkait mekanisme sertifikasi tersebut, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Dengan alokasi 5.250 unit BSPS senilai Rp100,5 miliar, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
