MAMUJU — Layanan “DIPOKANYNYANG”, yang dalam bahasa Mandar berarti terpercaya, kini menjelma menjadi lebih dari sekadar semboyan di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat. Filosofi lokal ini dihidupkan kembali sebagai ruh pembenahan layanan demi mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan profesional.
“DIPOKANYNYANG” bukan hanya kata—ia adalah nilai budaya yang mengakar dalam masyarakat Mandar, mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi. Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan bahwa semangat ini kini diinternalisasi secara utuh dalam pola kerja lembaganya.
“Kepercayaan adalah dasar pelayanan publik. Tidak cukup hanya prosedural; harus membangun trust yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Herdin, Kamis (24/7/2025).
Pasca kegiatan retreat internal, BKD Sulbar meluncurkan terobosan berupa ruang konsultasi terbuka. Langkah ini bertujuan meruntuhkan sekat-sekat birokrasi yang selama ini kaku, dan menggantinya dengan komunikasi langsung, transparan, serta akuntabel antara masyarakat dan pejabat terkait—tanpa perantara dan tanpa pintu tertutup.
“Inilah implementasi nyata semangat DIPOKANYNYANG. Layanan publik harus jelas, cepat, mudah diakses, dan bebas dari praktik tertutup,” lanjutnya.
Langkah BKD ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam membangun pemerintahan yang humanis, bersih, dan responsif.
Filosofi DIPOKANYNYANG kini menjadi pilar transformasi budaya kerja BKD. Dari pola lama yang birokratis, menuju pelayanan yang inklusif dan terpercaya. Masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi juga dilibatkan dan diberdayakan dalam proses birokrasi yang lebih manusiawi.
Dengan ini, DIPOKANYNYANG bukan hanya simbol reformasi—ia adalah janji moral BKD Sulbar kepada rakyat: bahwa setiap layanan publik adalah cermin integritas, dan bahwa kepercayaan masyarakat tidak akan pernah dikhianati.
