MAJENE – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Aula Dapur Mandar, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kamis (10/07/2025).
Kegiatan strategis ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sistem tata kelola data kependudukan secara efisien, aman, dan andal di tingkat daerah. Rakor tersebut juga sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.
Rakor dihadiri sejumlah Perangkat Daerah Provinsi Sulbar yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Disdukcapil maupun yang tengah dalam proses menuju akses pemanfaatan data kependudukan, termasuk Dinas Dukcapil Kabupaten Majene.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, menekankan pentingnya data kependudukan yang lengkap dan akurat untuk mendukung pembangunan berwawasan kependudukan.
“Data yang akurat menjadi fondasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat,” ujar Ilham.
Dalam rakor tersebut, beberapa poin krusial dibahas, mulai dari optimalisasi PKS pemanfaatan data, mekanisme pemberian hak akses, hingga pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan verifikasi dan validasi data di bidang administrasi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Dengan sinergi dan pemanfaatan data yang tepat, kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan berkeadilan,” tambahnya.
Ilham juga menegaskan bahwa tujuan utama dari rakor ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong perluasan kerja sama pemanfaatan data, serta memastikan integrasi dan keakuratan data sebagai dasar pijakan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang efektif.
Melalui kegiatan ini, Disdukcapil Sulbar menunjukkan komitmennya dalam menjadikan data sebagai aset strategis untuk mewujudkan pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
