Mamuju — Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait target capaian Program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat turut mengikuti rapat Monitoring MCSP KPK Tahun 2026.
Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin, 31 Agustus 2026, bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi dan monitoring terhadap pemenuhan target MCSP Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Sudarso Din, Penata Perizinan Ahli Madya, didampingi Nurmaliah, Penata Perizinan Ahli Muda. Kehadiran DPMPTSP menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCSP KPK.
Sudarso Din menyampaikan bahwa DPMPTSP Sulawesi Barat siap mendukung pencapaian target MCSP KPK Tahun 2026 melalui penguatan koordinasi, pemenuhan data dan dokumen pendukung, serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.
“Kami siap menindaklanjuti arahan pimpinan dan mendukung pencapaian target MCSP KPK Tahun 2026. Bagi DPMPTSP, hal ini menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan perizinan dan penanaman modal agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Sudarso Din.
Menurutnya, pelaksanaan monitoring secara berkala penting untuk memastikan setiap indikator yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dapat dipenuhi secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DPMPTSP Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan perbaikan dalam mendukung implementasi program pencegahan korupsi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui sinergi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berintegritas.
