MAMUJU – Pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi perhatian serius DPRD Sulbar bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulbar.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komisi I DPRD Sulbar bersama Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat, Nur Rahmah Parampasi, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Jumat (7/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar tersebut membahas upaya optimalisasi pelayanan kenaikan pangkat bagi PNS. Pertemuan ini sekaligus menjadi forum evaluasi untuk memastikan proses administrasi kepegawaian berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Nur Rahmah Parampasi mengatakan, koordinasi antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat PNS di lingkup Pemprov Sulbar.
Menurutnya, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan dalam proses administrasi kepegawaian, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Dalam pertemuan ini, kami merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan kepada aparatur sipil negara,” ujar Nur Rahmah.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian harus dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan hak dan kebutuhan aparatur sipil negara. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara perangkat daerah, BKPSDM, serta DPRD Sulbar.
Nur Rahmah berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam membenahi sistem pelayanan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Melalui koordinasi yang intensif antara DPRD dan Pemerintah Provinsi, diharapkan lahir komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menegaskan, pembenahan manajemen aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Upaya tersebut sekaligus mendukung misi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mendorong pemerintahan yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dan koordinasi secara berkala, pelayanan administrasi kenaikan pangkat PNS di Sulbar diharapkan semakin cepat, tepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi para aparatur yang memenuhi persyaratan.
Rapat Komisi I DPRD Sulbar bersama Pemprov Sulbar dan BKPSDM ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat tata kelola manajemen ASN sekaligus memastikan pelayanan kepegawaian berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
