Iklan Google AdSense

DPRD Sulbar dan Pemprov Sepakat Percepat Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Daerah

- Jurnalis

Jumat, 11 Juli 2025 - 13:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Jawaban Gubernur Sulbar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulselbar, Rabu (9/7/2025).

Iklan Bersponsor Google

Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya didampingi Abdul Halim. Hadir, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), para anggota dewan dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.

Baca Juga :  Kadinsos Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur Serahkan Dokumen Strategis ke Kemendagri, Tegaskan Komitmen Penguatan Program Sekolah Rakyat

Dalam sambutannya, Munandar Wijaya menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan ranperda tersebut agar dapat menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan dan kemajuan daerah.

“Kami berharap proses legislasi ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” kata Munandar.

Jawaban Gubernur Sulbar yang disampaikan oleh Asisten III Setda Sulbar, Amujib. Dalam penjelasannya, menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, masukan, dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD.

Baca Juga :  DPRD Sulbar Desak Pemprov Percepat TPP ASN yang Belum Diterima

“Kami mencatat dan menghargai setiap masukan yang telah disampaikan. Pada intinya, semua bertujuan untuk memastikan bahwa penyertaan modal ini memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun tidak ada jaminan absolut terhadap hasil investasi publik, pemerintah akan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola profesional dalam setiap kebijakan investasi yang dilakukan.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan investasi daerah secara bertanggung jawab dan transparan, agar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” tambah Amujib. (Rls)

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Wagub Sulbar: Investor Dipersilakan Masuk, Tapi Alam Tidak Boleh Rusak
Sekda Sulbar Sindir ASN ‘Lalai Zakat’: Ingat, Wajib Tapi Tak Memaksa
Sulbar Genjot Transparansi! Enam Kabupaten Disisir, IPKD 2024 Resmi Dinilai Bapperida
Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian
Gubernur SDK Sentil Fenomena ‘Hukum di Warkop’: HUT ke-3 PTA Sulbar Jadi Momentum Jaga Marwah Peradilan
Sekprov dan Bapperida Sulbar Matangkan Usulan Jembatan Penyeberangan untuk Daerah Terpencil
Gubernur Sulbar Joging di TMII, Ajungan Sulbar Jadi Sorotan Nasional
RSUD Sulbar Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sulawesi Barat
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:58 WIB

Sekda Sulbar Sindir ASN ‘Lalai Zakat’: Ingat, Wajib Tapi Tak Memaksa

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:55 WIB

Sulbar Genjot Transparansi! Enam Kabupaten Disisir, IPKD 2024 Resmi Dinilai Bapperida

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:52 WIB

Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:42 WIB

Gubernur SDK Sentil Fenomena ‘Hukum di Warkop’: HUT ke-3 PTA Sulbar Jadi Momentum Jaga Marwah Peradilan

Selasa, 2 Desember 2025 - 21:25 WIB

Sekprov dan Bapperida Sulbar Matangkan Usulan Jembatan Penyeberangan untuk Daerah Terpencil

Berita Terbaru