MAMUJU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8) hingga Selasa (1/9/2026).
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulbar, Bau Akram Dai, didampingi Sekretaris Dispoparekraf Sulbar Andi Saiful Rauf serta Analis Perencana, Hilmy.
Monev APBD tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026 berjalan sesuai target, tepat sasaran, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran, forum tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan Sulawesi Barat yang dicanangkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sektor pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi yang inklusif.
Dalam rapat tersebut, Bau Akram Dai menyampaikan laporan mengenai capaian realisasi anggaran sekaligus perkembangan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dispoparekraf Sulbar.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi APBD menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk mengukur sejauh mana program yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Monev juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi sehingga dapat segera diperbaiki sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang bagi kami untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat, terutama kami di Dispoparekraf pada sisi realisasi anggaran,” ujar Bau Akram.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dilihat dari tingginya penyerapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu menghasilkan program berkualitas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Bau Akram juga menyampaikan bahwa Dispoparekraf Sulbar terus memperkuat koordinasi dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program, terutama pada sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Percepatan pelaksanaan kegiatan, kata dia, harus tetap berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas, tertib administrasi, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Kami akan terus mendorong seluruh jajaran agar bekerja lebih terukur dan fokus pada target. Penyerapan anggaran memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat serta mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dispoparekraf Sulbar Andi Saiful Rauf mengatakan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program terus dilakukan bersama setiap bidang untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, jadwal, target, dan ketentuan yang berlaku.
“Selama ini koordinasi dengan bidang terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Realisasi dipantau secara berkala sehingga apabila terdapat kendala, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujar Andi Saiful.
Melalui evaluasi tersebut, Dispoparekraf Sulbar berkomitmen melakukan pembenahan dan percepatan pada sisa tahun anggaran 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas belanja daerah sekaligus memastikan program kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif benar-benar memberi kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
