MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Kantor DPRD Sulbar.
Rapat yang berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Amelia Aras, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar sementara, St. Suraidah Suhardi, serta Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris. Selain itu, hadir pula sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Sulbar.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas penyusunan dan penajaman anggaran daerah yang akan berimplikasi pada program-program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Amelia Aras menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan TAPD untuk memastikan anggaran yang disusun dapat tepat sasaran dan transparan.
“Rapat hari ini adalah momen penting untuk merumuskan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Kita harus memastikan setiap alokasi dana dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Amelia.
Sekretaris Daerah, Muhammad Idris, menambahkan bahwa koordinasi ini juga sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai sektor yang ada di daerah. Ia berharap, hasil dari rapat ini dapat menghasilkan keputusan yang strategis dan terukur.
Selama rapat, para peserta diskusi juga mengangkat beberapa isu penting, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang berkualitas. Kepala OPD diharapkan aktif memberikan masukan terkait kebutuhan anggaran sesuai dengan program kerja masing-masing.
Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, DPRD Sulbar berharap proses penyusunan anggaran daerah bisa berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga segala kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat secara keseluruhan.
Rapat berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan anggaran yang telah disusun, demi memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
