MAMUJU – Komitmen mengawal arah pembangunan Sulawesi Barat kembali ditegaskan. Anggota DPRD Sulbar, Haluddin, bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulbar Arianto, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026.
Forum strategis ini menjadi tahapan krusial dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027, sekaligus ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan para pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, akademisi, hingga stakeholder lainnya. Sejumlah peserta juga mengikuti forum secara daring melalui Zoom Meeting, sementara rancangan awal RKPD 2027 disiarkan langsung lewat kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar.
Dalam pemaparannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan optimisme terhadap kondisi Sulawesi Barat yang mulai menunjukkan tren perbaikan. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat telah melampaui rata-rata nasional, sekaligus berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“RKPD 2027 kita susun dengan melihat arah pembangunan sejak 2025 yang mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini menjadi kebanggaan. Pertumbuhan itu juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.
Sebagai langkah responsif menghadapi tantangan ketenagakerjaan, Pemprov Sulbar juga telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini ditujukan untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 juga membuka ruang partisipasi luas bagi seluruh stakeholder. Berbagai masukan, saran, dan kritik dari DPRD, pemerintah pusat, perguruan tinggi, hingga lembaga terkait akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulbar turut mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia sebagai dasar perencanaan, guna memastikan target pembangunan realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi nasional.
“Semua pandangan, masukan, dan kritik kita terima sebagai bagian dari perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan Sulbar 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar Haluddin bersama Sekwan Arianto menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk memastikan program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menghadirkan program yang berdampak langsung,” pungkas Haluddin.
Melalui forum ini, Pemprov Sulbar optimistis penyusunan RKPD 2027 akan melahirkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
