Mamuju – Sejumlah pendemo melakukan teatrikal bakar ikan di depan Kantor DPRD Sulbar. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes dengan Perda Sulbar No 06 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Selasa (16/07/19).
Iklan Bersponsor Google
Pendemo yang menamakan Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari menganggap, Perda tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
Koordintor aksi Suyuti menjelaskan, sementara dalam Perda ini lebih banyak mengakomodir zona yang rentan untuk kepentingan modal, seperti zona bandara yang meliputi seluruh perairan Kalukku. Zona fasilitas umum yang meliputi zona pembangunan Arteria dari pesisir Tappalang sampai dengan Kalukku di Mamuju, Banggae dan Banggae timur di Majene.
“Kami menganggap Perda RZWP3K ini tidak mengakomodir pengelolaan wilayah pesisir dan itu dapat merampas ruang hidup masyarakat nelayan yang ada di Sulawesi Barat,” paparnya.
Suyuti menegaskan, AMUK Bahari mendesak kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap Perda tersebut supaya kehidupan masyarakat pesisir bisa terlindungi berikut ruang hidup lainnya.
“Paling tidak untuk mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman mengaku dalam Perda itu memang tidak mengakomodir wilayah pemukiman di pesisir pantai, hanya mengatur soal laut dan pulau-pulau kecil.
Meski demikian, Sudirman memastikan, lembaga legislatif akan melakukan revisi terhadap Perda itu. Kalau tidak memungkinkan, DPRD kata Sudirman, siap untuk membuat Perda baru yang mengakomodir masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
“Jadi kesimpulannya dibuatkan Pergub untuk nelayan di pesisir, kalau tidak bisa (Pergub) kita buatkan Perda menyangkut masalah perlindungan nelayan di daerah pesisir,” paparnya. (Advertorial)
Iklan Google AdSense
