Mamuju — Komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Barat kembali ditegaskan. Hal ini tampak saat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sulbar, Sri Utari, menjadi narasumber dalam kegiatan Tasyakuran dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, yang digelar oleh Kanwil Kementerian Agama Sulbar di Aula Asrama Haji Transit Mamuju, Selasa (22/7/2025).
Mewakili Kepala Dinas Dukcapil Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, Sri Utari menyampaikan materi bertajuk “Peran Strategis Dukcapil dalam Menjamin Keabsahan KTP untuk Layanan Pendaftaran Calon Jamaah Haji”. Ia menekankan bahwa dokumen kependudukan yang sah dan valid, khususnya KTP elektronik, adalah syarat mutlak dalam proses pendaftaran calon jamaah haji.
“Dukcapil Sulbar terus berkomitmen menjaga integritas data dan memastikan seluruh calon jamaah haji memiliki dokumen kependudukan yang legal. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga bagian dari pelayanan publik yang bermartabat,” ujar Sri Utari dalam pemaparannya.
Ia juga membeberkan sejumlah capaian serta tantangan yang selama ini dihadapi, sembari menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat yang akan berangkat haji maupun umrah.
“Evaluasi seperti ini sangat penting untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan. Harapannya, penyelenggaraan haji ke depan bisa semakin lancar, nyaman, dan tanpa kendala dokumen,” tambahnya.
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Adnan Nota, serta menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Sulbar dan Kanwil Kemenag sendiri. Sekitar 84 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari Petugas Haji Daerah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Haji, tenaga kesehatan, serta perwakilan Bidang Kesra dari kabupaten/kota se-Sulbar.
Kegiatan ini juga sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan menghadirkan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
