Mamuju — Penjabat Gubernur Provinsi Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Pj Sekda Provinsi Amujib memimpin rapat koordinasi pimpinan dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan lingkup pemprov Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 10 Januari 2025
Pj Sekda Provinsi Sulbar, Amujib menjelaskan , rakor pimpinan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan untuk persiapan 2025.
“Ini menjadi awal dan Pj Gubernur ingin mendalami tentang strategi pencapaian target-target di 202,” ucap Amujib.
Untuk itu pada rakor yang akan dilanjutkan pekan depan diharapkan para kepala OPD sudah melengkapi data terkait rencana program untuk 2025. “Termasuk langkah dan strateginya untuk mncapai target target di 2025,” kata Amujib.
PJ. Bahtiar menyampaikan, evaluasi penting untuk dilakukan sebagai dasar mengambil langkah kebijakan kedepan.
“Ada capaian yang belum kita capai, ada yang baik dan masih ada yang kurang, ini mesti menjadi evaluasi untuk kita semua,” kata Bahtiar.
Untuk di internal Pemerintahan, Bahtiar menekankan terkait atensi presiden Prabowo yakni pemberantasan korupsi. Untuk itu Bahtiar berharap seluruh OPD agar mengedepankan transparansi dalam bekerja.
Tahun 2025 juga akan akan menghadapi situasi baru, sehingga diharapkan lebih taat asas dalam bekerja dan perbanyak membangun komunikasi dan diskusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah.
“Pastikan program yang diyakini tidak bermasalah hukum, olehnya penting meninjau kembali apa yang sudah kita tetapkan,” pungkasnya.
Untuk meningkatkan perekonomian di daerah, Bahtiar kembali menegaskan agar perlunya peningkatan investasi.
“Untuk menggerakkan ekonomi adalah investasi, maka 2025 investasi ini harus meningkat signifikan agar perekonomian kita bisa tumbuh. Gerakan sektor swasta atau UMKM,” ungkapnya.
Lanjut Bahtiar, dua catatan yang masih menjadi pekerjaan bagi Sulbar, yakni kemiskinan dan Stunting. Bahtiar berharap yang dikerjakan pada tahun 2025 selaras dengan target-target nasional.
Seperti stunting, Sulbar saat ini masih di angka 30,2 persen, jika ditarget turun hingga 14 persen maka perlu menonjolkan program-program yang mengarah langsung pada penanganan stunting, begitupun penanganan kemiskinan. Termasuk upaya-upaya yang dikerjakan dalam mewujudkan swasembada pangan 2029.
“Perlu penajaman lagi soal programnya, apa dan berapa uang yang diperlukan. Harus ada skenario untuk menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem, dan skenario untuk swasembada ” pungkasnya. (Rls)
