Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 dengan mempresentasikan proposal pendanaan program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di hadapan Tim Verifikasi Nasional. Forum verifikasi dan asistensi ini menjadi momentum strategis bagi Sulbar untuk memperkuat komitmen penurunan emisi sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui skema Perhutanan Sosial.
Langkah progresif ini sejalan dengan perhatian serius Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terhadap isu kehutanan dan lingkungan hidup yang telah ia perjuangkan sejak menjabat di Komisi IV DPR RI.
Kegiatan verifikasi dihadiri Wakil Ketua Tim Verifikasi, Novia Widyaningtyas, bersama Tim Pakar Verifikasi dan Asistensi, yakni Ir. Helmi Basalamah dan Dr. Ir. Apik Karyana,
serta anggota tim verifikasi lainnya.
Sementara itu, dari pihak pengusul, Pemprov Sulbar diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulbar, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Hajrul Malik, serta tim teknis kehutanan dan konsultan lembaga perantara SCF.
Dalam pemaparannya, Sekda Sulbar Junda Maulana menegaskan bahwa Sulawesi Barat memiliki tutupan hutan yang cukup luas, namun dihadapkan pada tantangan serius berupa tekanan deforestasi, lahan kritis, hingga risiko bencana ekologis di wilayah hulu. Karena itu, dukungan FOLU Net Sink 2030 dinilai sangat strategis untuk mempercepat perlindungan hutan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Program FOLU Net Sink 2030 kami posisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Menjaga hutan harus sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat desa hutan,” tegas Junda Maulana.
Tim Verifikasi Nasional memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya penajaman fokus kegiatan, penguatan aksi nyata di lapangan, serta penyelarasan program dengan target penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon sesuai kerangka FOLU Net Sink 2030. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemprov Sulbar agar proposal yang diajukan semakin tajam, terukur, dan berdampak nyata.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Hajrul Malik, memastikan seluruh masukan akan segera ditindaklanjuti melalui penyesuaian desain program. Ia menekankan bahwa Perhutanan Sosial akan diperkuat sebagai lokomotif perlindungan hutan sekaligus pengungkit kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami berkomitmen menghadirkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga desa hutan. Ini sejalan dengan arah pembangunan hijau dan ekonomi inklusif Sulawesi Barat,” ujar Hajrul.
Ke depan, Pemprov Sulbar akan memfokuskan intervensi program pada lokasi prioritas yang dinilai paling siap dan berdampak, memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari, serta memastikan sinergi dengan agenda pembangunan daerah.
Dengan langkah ini, Sulawesi Barat menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi aktif dalam pencapaian target nasional penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan menuju FOLU Net Sink 2030, sekaligus membuktikan bahwa perlindungan hutan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
