MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) semakin serius memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, didampingi Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, melakukan konsultasi strategis terkait hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana.
Konsultasi tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda Sulbar, Rabu (14/1/2026), sebagai langkah penting dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sekaligus menyusun strategi percepatan peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sulbar di tahun 2026.
Evaluasi PEKPPP ini dinilai sangat krusial karena sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menjelaskan kondisi terkini Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP), terutama yang menjadi lokus utama evaluasi penentu IPP Sulbar Tahun 2025.
“Selain menggambarkan kondisi OPP yang menjadi lokus penilaian IPP Sulbar 2025, kami juga menyampaikan rencana kegiatan strategis untuk Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Subuki.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, mengungkapkan bahwa sesuai arahan Sekda Sulbar, Pemprov Sulbar akan segera membentuk tim kerja khusus guna mendorong peningkatan hasil evaluasi pelayanan publik di tahun mendatang.
“Dari hasil evaluasi PEKPPP Tahun 2025, kita bertekad mencapai hasil yang lebih baik di Tahun 2026. Atas arahan Bapak Sekda, akan dibentuk tim kerja yang diketuai oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib,” tegas Rahmah.
Ia menambahkan, Biro Organisasi akan bergerak lebih cepat dan terukur dalam menyiapkan langkah-langkah konkret, termasuk percepatan pelaksanaan PEKPPP Mandiri di seluruh OPP.
“Kami di Biro Organisasi harus bekerja lebih cepat dalam menyiapkan percepatan PEKPPP Mandiri untuk semua OPP. Bagi OPP yang capaian IPP-nya masih rendah, akan dilakukan pembinaan secara intensif agar kualitas pelayanan publik Sulbar semakin merata dan meningkat,” jelasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemprov Sulbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan SDK–Salim.
