Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Penguatan Pemeliharaan Keamanan dalam Menghadapi Problematika Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024 dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (25/1/2024).
Mewakili Kalanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin, Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Muh. Kasim menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat.
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Muhammad Jaun yang menyampaikan terkait pengawasan netralitas ASN.
Ia mengatakan pertemuan ini sangat penting, karena pada peserta yang hadir pada kesempatan ini adalah instansi dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Selanjutnya Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Andry Wibowo mengatakan Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis, di mana masyarakat memilih wakil rakyat secara langsung.
Ia menyampaikan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan daerah jelang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah 2024, serta strategi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Ia meminta kepada Instansi untuk terus berkoordinasi secara intensif untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam kesiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Rakor yang diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Barat berlangsung lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
