Mamuju — Pemprov Sulbar menggelar upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke- XXVII, di Lapangan Upacara Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 2 Mei 2023.
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik selaku inspektur upacara kembali menekankan terkait program merdeka belajar, sebagaimana amanah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Disampaikan, Hardiknas tahun ini menjadi momen merefleksikan perjalanan program merdeka belajar berapa tahun terakhir, dan merancang keberlanjutan merdeka belajar ke depan.
“Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua para pendidik, tenaga pendidik, seninamn dan pelaku budaya dan peserta didik di seluruh penjuru Nusantara adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Titik perjalanan harus kita lanjutkan, titik perjuangan mesti kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar benarnya dalam belajar dan bercita cita,” kata Akmal Malik.
Dirjen Otonomi Daerah ini juga menyampaikan agar stakeholder di setiap daerah dapat melakukan penyesuaian dalam mengelola pendidikan.
“Setiap sekolah , setiap daerah tidak akan sama persoalannya, kondisinya dan kekuatannya. sehingga diberikan ruang stakeholder di titik tersebut untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kapasitas mereka, sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan tujuan yang mereka akan capai,” ucap Akmal Malik.
Demikian pula persoalan yang dihadapi Sulbar saat ini, Angka Putus Sekolah yang terbilang tinggi secara nasional. Masuk lima besar. Untuk itu, Ia berharap Diknas kedepan dapat mengelola pendidikan lebih baik lagi.
Salah satunya, dengan melakukan pemetaan guru di perkotaan dan pedalaman.
“Ini persoalan membangun bangsa. Kalau tidak berani tugas di daerah pedalaman jangan jadi guru, jangan jadi pegawai. Banyak daerah pedalaman membutuhkan guru berkualitas,” sebut Akmal
OTONOMI DAERAH
Upacara Hardiknas Tahun 2023 di Sulbar telah dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke 27 Tahun 2023.
Melalui kesempatan itu, Akmal Malik menyampaikan beberapa poin yang harus meenjadi perhatian agar Sulbar dapat mandiri.
Pertama Muhasabah, agar dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketika urusan di daerah masih banyak menunggu kucuran dana dan petunjuk dari pusat sesungguhnya Sulbar tidak berotonomi
“Tolong introspeksi ini,” kata Akmal Malik.
Kedua persoalan kelembagaan yang masih gemuk membuat belanja rutin pemerintah lebih besar ketimbang belanja modal. Ketiga Persoalan SDM. Akmal Malik berharap Pemda meningkatkan kapasitas dan kualitas. Sebab kebijakan otonomi daerah memberikan ruang kepada seluruh ASN berinprovisasi dan berinovasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi daerah.
Keempat pelayanan publik. Akmal Malik minta ASN melakukan penyesuaian dalam melakukan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Kelima persoalan fiskal daerah, diharapkan Sulbar dapat lebih mandiri dari sisi keuangan.
Keenam membangunn kolaborasi antar aktor aktor penyelanggaraan pemerintahan daerah. dalam hal ini, kepala daerah wakil kepala daerah dan opdmya harus bersinergi DPRD agar bisa melakukan pelayanan publik yang diinginkan masyarakat. Ketujuh berjalannya pengawasan agar setiap kelbagaan berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada.
Delapan soal aset, Sulbar harus mampu memberdayakan aset agar dapat menghasilkan PAD, sehingga Sulbar tidak selamanya bergantung pada dana transfer yang saat ini angkanya masih diatas kisaran 80 persen.
“Selanjutnya, Sulbar haris membangun kerjasama dengan semua daerah di sekitarnya dan daerah yang menjadi penyangga kita. Sehingga sumber daya kita lebih memiliki nilai dan dapat menghasilkan bagi masyarakat kita,” tutup Akmal. (rls)
