Oleh : Suhardi Duka
OPONI — Kami datang bukan untuk meminta. Kami datang dengan rencana yang matang, potensi serta kesiapan. Sebuah asa yang menyembul dari saya, Pak Salim S Mengga bersama para bupati se-Sulawesi Barat selama kunjungan kerja di sejumlah kementerian di Jakarta.
Selama hampir sepekan kami dan seluruh bupati di Sulawesi Barat menghabiskan waktu di ibu kota. Mengetuk pintu pemerintah pusat, menyambangi sejumlah kementerian dan lembaga yang ada.
Kami datang tidak sekadar meminta mendesak pemerintah pusat untuk menggelontorkan program dan anggarannya ke Sulawesi Barat. Kami hadir lengkap dengan sederet rencana yang matang, segudang potensi serta segala hal tentang penegasan kesiapan dari provinsi ke-33 ini.
Ada beberapa kementerian dan lembaga yang kami datangi. Kesemuanya jadi ikhtiar nyata mewujudkan sejumlah program strategis yang oleh saya dan Pak Salim S Mengga usung dalam visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Bertandang ke Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, sejumlah anggota DPR RI serta para pengusaha penyumbang PAD. Termasuk menuntaskan beberapa urusan dengan pemerintah pusat lainnya. Sekali lagi, kami datang bukan untuk meminta-minta.
Dengan melibatkan seluruh bupati, kami ingin memberi penegasan bahwa apa yang diikhtiarkan ini didasari oleh nawaitu yang mukhlis. Sebab yang kami yakini, hakekatnya pemerintah kabupaten-lah yang punya wilayah, punya masyarakat.
Di tengah fakta bahwa kondisi fiskal kita tak punya ruang yang cukup lowong, salah satu opsi paling rasional (selain maksimalisasi PAD) adalah dengan menawarkan konsep, rencana serta potensi daerah secara langsung ke pengambil kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah pusat dengan kewenangan yang besar, menurut saya penting untuk diyakinkan. Sekali lagi, dengan potensi dan rencana yang fix.
Dengan pelibatan secara aktif para kepala daerah di tingkat kabupaten, saya dan Pak Salim S Mengga ingin menghadirkan tatanan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat yang ideal. Pelibatan para bupati itu sekaligus jadi penanda dini bahwa kami tak ingin menjadikan pemerintah provinsi tampil seolah seperti pemerintah kabupaten ke-tujuh di Sulawesi Barat.
Untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memang wajib hadir secara nyata di seluruh kabupaten. Tentu saja lewat berbagai kebijakan dan program sesuai dengan karakteristik persoalan di masing-masing kabupaten.
Jakarta, 9 Mei 2025
