Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menghadiri secara virtual Workshop Reformasi Birokrasi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Marasidin beserta para Pimpinan Tinggi Pratama, dan Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti kegiatan di Aula Pengayoman, Rabu (7/2/2024).
Workshop Reformasi Birokrasi mengambil tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”.
Membuka kegiatan ini, Inspekur Jenderal, Razilu berharap kepada jajaran untuk harus meningkatkan kembali baik secara general maupun tematik dengan tujuan berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi dan teknologi informasi.
Razilu mengatakan, bahwa pelaksanaan RB implementasi dari arahan Presiden Republik Indonesia, yakni birokrasi yang berdampak, RB bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus menjadi lincah dan cepat. Menjadikan birokrasi yang lincah dan adaptif tidak lepas dari RB dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Razilu mengajak seluruh peserta agar menjadikan Kemenkumham lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Oleh karena itu melalui Pusdatin Kemenkumham diharapkan seluruh UPT dapat belajar untuk pemanfaatan Digitalisasi dalam menjalankan pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu Kakanwil Marasidin mengatakan bahwa dengan adanya penerapan teknologi informasi yang efektif dan budaya birokrasi yang berintegritas.
“Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak bagi Masyarakat” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpian Menkumham, Yasonna itu
Kegiatan selanjutnya disampaikan paparan Kebijakan Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi pada Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Serta narasumber lainnya dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB. Kegiatan berlangsung dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
