Iklan Google AdSense

Jelang Ramadan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Rakor Dengan Para bupati Untuk Kendalikan Inflasi

- Jurnalis

Jumat, 1 Maret 2024 - 05:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan Kabupaten se Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 29/02/2024.

Iklan Bersponsor Google

Acara tersebut juga dirangkaikan penyerahan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Turut hadir Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulbar, Perwakilan Bupati se Sulbar, Perum Bulog, TIPD Provinsi dan Kabupaten, tim TP2DD, dan perbankan.

HLM ini menjadi wadah bagi semua stakeholder mengambil peran dalam mengatasi inflasi dan mengambil kebijakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah.

Untuk pengendalian inflasi, Prof. Zudan menjelaskan untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi.
“Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan.

Baca Juga :  DPRD Mamuju Bahas Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi kabupaten hingga pada level kepala pasar.

“Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” kata Zudan.

Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang ramadhan dan idul fitri. Untuk itu Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras pemerintah, ditambah ketersediaan stok saat ini 99,55 ton.
“Ini bisa dimanfaatkan ketika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan,” ucap Prof. Zudan.

Baca Juga :  Dinsos Sulbar: 80 Persen Data DTKS Siap untuk Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat

Selain itu, kabupaten juga bisa memanfaatkan dana BTT APBD Pemprov sebesar 20 Miliar saat terjadi lonjakan harga di kabupaten.

Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Hamdani Hamdi berterima kasih atas kehadiran sejumlah stakeholder, pada HLM TPID dan TP2DD.

Hamdani menyebut, saat ini terjadi kenaikan harga pangan, termasuk beras yang sudah mencapai harga rata rata Rp15 ribu per kilogram. Kendala dihadapi adalah kurangnya pasokan disebabkan terjadinya pergeseran musim panen akibat El-Nino.
“Sehingga diharapkan kerjasama seluruh stakeholder melakukan langkah-antisipatif, apalagi menjelang hari besar keagamaan, dimana pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat,” pungkasnya.

Pada HLM, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga memberikan arahan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta melakukan penyerahan penghargaan kabupaten peduli HAM oleh PJ Gubernur Sulbar mewakili Menkumham RI. (Rls)

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Wagub Sulbar: Investor Dipersilakan Masuk, Tapi Alam Tidak Boleh Rusak
Sekda Sulbar Sindir ASN ‘Lalai Zakat’: Ingat, Wajib Tapi Tak Memaksa
Sulbar Genjot Transparansi! Enam Kabupaten Disisir, IPKD 2024 Resmi Dinilai Bapperida
Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian
Gubernur SDK Sentil Fenomena ‘Hukum di Warkop’: HUT ke-3 PTA Sulbar Jadi Momentum Jaga Marwah Peradilan
Sekprov dan Bapperida Sulbar Matangkan Usulan Jembatan Penyeberangan untuk Daerah Terpencil
Gubernur Sulbar Joging di TMII, Ajungan Sulbar Jadi Sorotan Nasional
RSUD Sulbar Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sulawesi Barat
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Desember 2025 - 16:03 WIB

Wagub Sulbar: Investor Dipersilakan Masuk, Tapi Alam Tidak Boleh Rusak

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:55 WIB

Sulbar Genjot Transparansi! Enam Kabupaten Disisir, IPKD 2024 Resmi Dinilai Bapperida

Sabtu, 6 Desember 2025 - 15:52 WIB

Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:42 WIB

Gubernur SDK Sentil Fenomena ‘Hukum di Warkop’: HUT ke-3 PTA Sulbar Jadi Momentum Jaga Marwah Peradilan

Selasa, 2 Desember 2025 - 21:25 WIB

Sekprov dan Bapperida Sulbar Matangkan Usulan Jembatan Penyeberangan untuk Daerah Terpencil

Berita Terbaru